APBD Jatim 2026 Prioritaskan Pendidikan Hingga Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna yang digelar Jumat (15/8/2025).

Fokus utama belanja daerah akan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp28,2 triliun, dengan belanja mencapai Rp29,2 triliun.

“Memang ada perubahan dari tahun 2025. Pendapatan kita berkurang sedikit karena pendapatan asli daerah dan transfer diperkirakan menurun,” ujarnya.

Meski terjadi penurunan pendapatan, Pemprov Jatim tetap menambah porsi anggaran untuk pendidikan.

“Alokasi pendidikan meningkat dari 31,5 persen menjadi 33 persen. Penghematan dilakukan di biaya operasional agar dampak ke masyarakat lebih terasa,” kata Adhy.

Rancangan persetujuan bersama KUA-PPAS ini juga telah ditandatangani oleh pihak eksekutif dan legislatif sebagai bentuk komitmen terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

Namun, kritik disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih. Ia menyoroti distribusi anggaran yang dinilai terlalu merata dan tidak fokus.

“Ada belanja yang sasarannya hanya dua atau tiga desa. Itu seperti politik hujan gerimis,” ujarnya.

Menurut Hikmah, dalam kondisi anggaran yang menurun, Pemprov seharusnya lebih fokus pada program strategis nasional.

“Fungsi koordinasi lintas sektor harus dikuatkan. Jangan semua ingin diratakan jika anggaran terbatas,” katanya.

DPRD meminta Pemprov menunjukkan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah secara lebih tegas, khususnya dalam mendukung program-program nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.