Pemprov Jatim dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan ini diteken pada Senin, (11/8/2025) oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan seluruh pimpinan DPRD Jatim yang diketuai M. Musyafak.

Perubahan APBD ini sektor pajak daerah dan retribusi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Jawa Timur, M. Yasin.

"Alokasi utama dari APBD mengakomodir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang telah diaudit sebesar Rp4,7 triliun, serta peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp279 miliar dari Perubahan ini adalah untuk memenuhi belanja wajib yang belum terpenuhi dalam APBD murni, termasuk belanja pegawai dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar M. Yasin di Gedung DPRD Jatim.

Selain belanja wajib, anggaran perubahan juga akan difokuskan pada program-program prioritas nasional dan daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Fokus utama diarahkan pada sektor ketahanan pangan, inovasi, pendidikan, dan kesehatan.

"Kami akan fokus pada program-program yang terkait dengan ketahanan pangan, inovasi, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah prioritas utama kami dalam perubahan APBD ini," kata Yasin.

Yasin menambahkan, setelah persetujuan bersama ini, Pemprov Jatim akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD.

“Dinamika pembahasan masih cukup panjang, namun kami berharap proses ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar program-program prioritas dapat segera dilaksanakan,” jelas Yasin.