Legislator Ma'mulah Usulkan Dana MBG Dititipkan ke BOS

Anggota DPRD Jawa Timur, Ma’mulah Harun, menyarankan agar dana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dititipkan ke Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Usulan ini disampaikan menyusul terjadinya sejumlah kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah di Jatim.

Menurutnya, meskipun prosedurnya lebih rumit, mekanisme BOS dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
“Apakah sekolah setempat konsisten dengan dana itu, diwujudkan makanan atau lainnya,” ujar Ma’mulah, Rabu (01/10/2025).

Evaluasi Pengelolaan Program MBG

Politisi PKB asal Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi ini menilai program MBG memiliki tujuan mulia, namun pelaksanaannya di lapangan belum berjalan maksimal karena pengelolaan yang rumit.

“Sejak awal, saya sebagai orang pendidikan dari keluarga pesantren, bahagia dengan adanya MBG. Tetapi pada praktiknya, program ini tidak serta-merta berjalan baik di tingkat bawah. Kenapa pengelolaannya begitu rumit,” jelasnya.

Selain itu, Ma’mulah menyoroti selera murid yang berbeda-beda. Jika menu yang disajikan monoton, kata dia, anak-anak akan merasa bosan.
“Bukan soal gizi, tapi selera anak-anak juga perlu dipertimbangkan. Kalau menunya sama terus, wajar kalau bosan,” katanya.

Tantangan Tata Kelola dan Pengawasan

Ma’mulah menyebut, murid sekolah favorit yang berasal dari keluarga menengah ke atas belum tentu cocok dengan menu MBG. Meski demikian, ia menegaskan tujuan program ini tetap baik: menyiapkan generasi sehat secara fisik dan mental pada 2045.

Namun, dirinya menyayangkan masih terjadinya kasus keracunan akibat MBG. Ia menekankan tanggung jawab penuh ada pada pengelola, terutama terkait standar dapur dan tenaga ahli yang terlibat.

“Dapur umum harus higienis, lantainya granit, peralatan stainless, serta memiliki tenaga ahli gizi dan akuntan. Kalau sampai ada keracunan massal, kinerja ahli gizi patut dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih jauh, Ma’mulah meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan kualitas makanan MBG.
“Lha ahli gizinya bagaimana sampai anak-anak keracunan? Itu yang harus diluruskan. Tanggung jawab ahli gizi sehari-hari seperti apa? Apakah memeriksa setiap hari atau hanya seminggu sekali? Itu yang perlu dipertanyakan,” pungkasnya.

Isu Terkait MBG di DPRD Jatim

Sebelumnya, sejumlah legislator DPRD Jatim juga menyoroti permasalahan dalam program MBG. Awal tahun ini, Ma'mulah sudah pernah mengusulkan agar dana MBG dititipkan ke BOS untuk meningkatkan akuntabilitas (baca selengkapnya).

Selain itu, Chusni Mubarok, dari Fraksi PKB DPRD Jatim juga menegaskan perlunya pengetatan tata kelola penyedia MBG agar kualitas makanan lebih terjamin (baca selengkapnya).

Kasus makanan basi dalam program MBG di Jember pun menjadi perhatian dewan karena dinilai mencoreng tujuan utama program (baca selengkapnya).