Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim Dorong Jamkrida Buka Cabang di Daerah

PPP-PSI Setuju Jamkrida Jadi Perseroda dengan Catatan

Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Jawa Timur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Persetujuan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur, Zeiniye, dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (06/10/2025).

“Kami menerima dan menyetujui terhadap Raperda dari Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jawa Timur Tahun 2025,” ujar Zeiniye.

Meski menyetujui, Fraksi PPP-PSI memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan jajaran direksi Perseroda agar implementasi Perda dapat memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah.

Dorongan Pembukaan Cabang Jamkrida di Daerah

Fraksi PPP-PSI menyoroti masih terbatasnya jangkauan layanan Jamkrida Jatim yang berpusat di Surabaya. Kondisi ini, menurut Zeiniye, membuat lembaga penjaminan kredit tersebut kurang dikenal di daerah.

“Keberadaan Perseroan Penjaminan Kredit Daerah masih berkantor pusat di Surabaya. Eksistensinya masih terbatas di kota dan belum banyak memiliki kantor cabang di kabupaten/kota,” jelasnya.

Fraksi PPP-PSI mendorong Jamkrida Jatim membuka cabang di berbagai daerah agar manfaat penjaminan kredit dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai pembanding, beberapa fraksi lain juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Jamkrida untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

(Baca Selengkapnya: Fraksi Gerindra Tekankan Laba dan PAD dalam Transformasi Jamkrida Jatim )

Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas BUMD

Fraksi PPP-PSI menegaskan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di tubuh Perseroda Jamkrida Jatim. Menurut Zeiniye, praktik tata kelola yang baik mutlak diperlukan agar BUMD mampu tumbuh secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMD masih relatif lemah. Karena itu, perlu langkah strategis baik oleh owner maupun jajaran direksi,” ujarnya.

Selain itu, fraksi ini menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pelaporan kinerja serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial lingkungan.

“BUMD harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, serta menjadi good corporate citizen yang ramah terhadap masyarakat dan lingkungan,” tegas Zeiniye.

(Baca Selengkapnya: Fraksi PKS Dukung Jamkrida Jadi Motor Penjaminan UMKM dan Koperasi )

Dorong Kinerja Keuangan dan Fungsi Sosial BUMD

Fraksi PPP-PSI menilai, dengan modal dasar Rp600 miliar dan penyertaan modal Pemprov Jawa Timur sebesar Rp179,5 miliar, Jamkrida Jatim perlu mengambil langkah strategis agar dapat berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bidang usaha sektor keuangan memerlukan akuntabilitas dan kredibilitas tinggi dengan meminimalisasi segala risiko,” ujar Zeiniye.

Selain berorientasi pada keuntungan (profit oriented), PPP-PSI menekankan bahwa Jamkrida juga harus menjalankan fungsi sosial (social oriented).

“BUMD tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan menggali keuntungan semata, namun juga memiliki peran sosial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PPP-PSI turut mengingatkan agar transformasi bentuk hukum menjadi Perseroda tidak hanya formalitas, tetapi juga diikuti peningkatan profesionalisme dan budaya kerja.

“Hal ini harus menjadi perhatian jajaran direksi dan komisaris dengan memastikan tujuan perusahaan, apakah pelayanan publik atau mencari keuntungan,” tambah Zeiniye.

(Baca Selengkapnya: Fraksi PKB Setujui Raperda Jamkrida Jatim dengan Catatan Kritis)

Harapan Fraksi PPP-PSI terhadap Implementasi Perda

Menutup pendapat akhirnya, Fraksi PPP-PSI berharap pengesahan Perda Perseroda Jamkrida Jatim mampu memperkuat peran BUMD dalam menggerakkan perekonomian daerah.

“Dengan disahkannya Perda ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan perekonomian Jawa Timur serta meningkatkan dividen dan keuntungan bagi PAD Pemprov Jatim,” pungkas Zeiniye.