Ketua DPRD Jatim Dorong Pemerintah Hadir dalam Pembangunan Infrastruktur Pesantren

Musibah Al Khoziny Jadi Pelajaran Berharga

Ambruknya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada awal Oktober lalu, menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar pesantren dan masyarakat. Tragedi yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka berat ini menjadi peringatan keras akan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan infrastruktur pesantren.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Drs. M. Musyafak Rouf, mengungkapkan keprihatinannya serta menyerukan agar ke depan pemerintah hadir memberikan pendampingan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana pesantren.

“Ke depan, pemerintah perlu hadir memberikan pendampingan terkait perencanaan pembangunan pesantren. Harus ada konsultan yang merancang bangunan secara profesional agar kekuatan struktur dan rancang bangunnya sesuai standar teknik sipil,” ujar Musyafak.

(Baca Selengkapnya: Komisi E DPRD Jatim dorong bantuan sarana prasarana pendidikan pesantren untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan santri)

Dorongan Pendampingan Teknis dan Konsultasi Profesional

Musyafak menilai, banyak pondok pesantren di Jawa Timur yang masih membangun fasilitasnya secara konvensional, tanpa perencanaan teknis yang matang karena keterbatasan dana. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus aktif memfasilitasi pendampingan teknis agar pembangunan sesuai dengan standar keamanan.

“Beberapa pondok sudah mulai memakai jasa konsultan meskipun biayanya tidak murah. Tapi itu penting agar struktur bangunan memenuhi standar kekuatan dan keselamatan. Kalau membangun sendiri tanpa keilmuan teknik, risikonya sangat besar,” jelasnya.

Musyafak juga meminta agar proses evakuasi korban dilakukan hati-hati mengingat kondisi bangunan yang saling terhubung dan berpotensi menimbulkan kerusakan tambahan.

Pemerintah Diminta Hadir dan Bertanggung Jawab

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak, termasuk tokoh nasional yang memberikan bantuan kepada korban. Namun, ia menegaskan bahwa musibah tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan seluruh pembangunan pesantren di Jawa Timur memenuhi standar teknis.

“Saya berharap pemerintah hadir dalam setiap proses pembangunan infrastruktur pesantren. Penting agar keselamatan santri terjamin dan tidak ada lagi tragedi serupa,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bantuan pemulihan harus disalurkan dengan tepat sasaran, terutama bagi korban dan keluarga santri yang terdampak.

(Baca Selengkapnya: DPRD Jatim minta Pemprov percepat pemulihan pondok pesantren Al Khoziny)

Pesan untuk Dunia Pesantren dan Pemerintah

Musyafak menutup dengan pesan bahwa tragedi ini bukan untuk disesali, melainkan menjadi pelajaran agar dunia pesantren lebih siap dan terencana.

“Kalau membangun pondok itu harus ada perencanaan matang. Pemerintah harus hadir untuk memastikan keselamatan para santri,” pungkas Ketua DPRD Jatim ini.