Komisi A DPRD Jatim Tinjau Kesiapan Pengamanan Nataru di Polres Mojokerto Kota
Komisi A DPRD Jatim meninjau kesiapan pengamanan Nataru di Polres Mojokerto Kota, mencakup operasi keamanan, antisipasi konflik perguruan silat, potensi intoleransi, hingga rekayasa lalu lintas. DPRD memberikan apresiasi atas kesiapan Polres menjelang libur akhir tahun.
MOJOKERTO — Untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Polres Mojokerto Kota pada Selasa (02/12/2025).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Agus Cahyono, yang disambut Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto, Wakapolres Kompol Ria Anggraini, serta jajaran pejabat utama Polres.
Baca Selengkapnya: Pandangan Wakil Ketua Komisi A Agus Cahyono terkait Persiapan Pengamanan Nataru di Polres Mojokerto
DPRD Jatim Pantau Kesiapan Pengamanan dan Koordinasi Lintas Sektor
Agus Cahyono menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jatim untuk memastikan proses pengamanan Nataru berjalan optimal melalui monitoring langsung dan koordinasi lintas sektor.
“Pengamanan Nataru menjadi momentum penting yang harus dipastikan berjalan aman dan kondusif bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, AKBP Herdiawan menjelaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Ia menyatakan kesiapan jajarannya untuk menerima berbagai masukan demi menguatkan pelaksanaan pengamanan.
“Kami berharap saran dan masukan dari bapak-ibu sekalian, sehingga pelaksanaan tugas nanti dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Polres Paparkan Rencana Operasi Nataru 2025
Pada agenda tersebut, Polres Mojokerto Kota menyampaikan rencana operasi pengamanan Nataru, meliputi:
-
sasaran prioritas pengamanan,
-
pola penjagaan gereja dan objek vital,
-
langkah antisipasi kriminalitas,
-
skema rekayasa lalu lintas dan kelancaran arus kendaraan.
Penjelasan ini disampaikan kepada para legislator Komisi A untuk memastikan seluruh titik kerawanan mendapat perhatian khusus.
Antisipasi Konflik Perguruan Silat dan Paham Intoleran
Anggota Komisi A Sumardi menegaskan pentingnya pemantauan ini. Menurutnya, Mojokerto memiliki beberapa catatan kerawanan, termasuk potensi konflik antar kelompok perguruan silat.
“Persoalan ini tidak bisa dikesampingkan. Meski terlihat kecil, kalau tidak diantisipasi bisa memicu gesekan,” ujarnya.
Selain itu, Polres juga melaporkan adanya potensi penyebaran paham intoleran. Komisi A menekankan perlunya pencegahan melalui komunikasi intensif dengan tokoh agama serta sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Upaya antisipasi harus melibatkan tokoh lintas agama agar hubungan antarkomunitas tetap terjaga. Jangan sampai peristiwa bom gereja dulu terulang lagi,” kata salah satu legislator dari Fraksi Golkar.
Komisi A Apresiasi Kesiapan Polres Mojokerto Kota
Sebagai penutup, perwakilan Tim Komisi A DPRD Jatim Ubaid menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan perencanaan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota menjelang momentum Nataru.










