75 Anak di Jatim Terpapar HIV, DPRD Jatim Peringatkan Dinkes

SURABAYA — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indri Yulia Mariska, memberikan catatan kritis terhadap kinerja penanganan HIV/AIDS di Jawa Timur. Meski tren penemuan kasus menunjukkan penurunan, masih ditemukannya 75 kasus HIV pada anak hingga Oktober 2025 dinilai sebagai sinyal bahwa sistem pencegahan belum berjalan optimal.

“Penurunan jumlah kasus patut diapresiasi, tetapi munculnya HIV pada anak harus menjadi alarm keras. Ini menunjukkan masih adanya celah serius dalam pencegahan penularan dari ibu ke anak,” tegas Indri, Sabtu (13/12/2025).

Tren Kasus Menurun, Namun Anak Tetap Rentan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, penemuan kasus HIV tercatat 10.671 kasus pada 2023, turun menjadi 10.556 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 8.962 kasus hingga Oktober 2025. Namun demikian, Indri mengingatkan bahwa angka tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai capaian administratif.

“Penemuan kasus adalah indikator kinerja, tetapi yang jauh lebih penting adalah kemampuan sistem mencegah kasus baru, terutama pada kelompok paling rentan seperti anak dan remaja,” ujarnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menyoroti lonjakan puluhan ribu kasus HIV/AIDS di 2025

Wilayah Kasus Tinggi Perlu Intervensi Khusus

Indri, yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim, menilai tingginya kasus HIV di beberapa daerah seperti Surabaya (983 kasus), Jember (632 kasus), dan Sidoarjo (549 kasus) menuntut evaluasi menyeluruh terhadap strategi pencegahan berbasis wilayah.

Menurutnya, Dinas Kesehatan Jawa Timur tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan kuratif dan pelaporan, melainkan harus lebih agresif dalam edukasi, skrining, serta pendampingan.

“Wilayah dengan angka tinggi harus diperlakukan sebagai prioritas khusus, bukan sekadar data tahunan. Intervensinya harus terukur, berkelanjutan, dan dievaluasi secara berkala,” katanya.

Baca Selengkapnya: Desakan aksi cepat dan terkoordinasi juga sebelumnya disuarakan DPRD Jatim

Penularan Ibu ke Anak Jadi Alarm Sistem ANC

Indri menyoroti bahwa mayoritas kasus HIV pada anak disebabkan oleh penularan dari ibu yang tidak menjalani pengobatan. Kondisi ini mengindikasikan layanan penapisan HIV pada ibu hamil melalui antenatal care (ANC) belum berjalan merata dan konsisten.

“Jika ANC berjalan optimal, seharusnya hampir tidak ada bayi yang lahir dengan HIV. Artinya, skrining HIV harus menjadi standar wajib dan diawasi ketat di seluruh fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Indri juga menyoroti kelompok remaja usia 15–19 tahun yang meski mengalami penurunan kasus pada 2025, masih mencatat ratusan kasus baru. Ia menilai edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV masih belum menyentuh akar persoalan.

“Program sosialisasi jangan bersifat seremonial. Harus relevan dengan dunia remaja, melibatkan sekolah, keluarga, komunitas, serta memanfaatkan media digital secara serius,” tegasnya.

Baca Selengkapnya: Fraksi PDIP DPRD Jatim desak penanganan HIV terpadu dan komprehensif

Indri menegaskan, target eliminasi HIV/AIDS pada 2030 hanya dapat tercapai jika Dinkes Jatim berani melakukan evaluasi internal dan menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama.