Kekeringan Panjang Tahun 2026 di Depan Mata, Hutan di Jatim Rawan Terbakar

DPRD Jatim Ingatkan Risiko Karhutla di Tengah Cuaca Ekstrem

Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan panjang yang diperkirakan mulai terjadi pada awal April 2026.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah kehutanan, mengingat tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca ekstrem.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Roaitu Nafif Laha, menyatakan bahwa kondisi panas ekstrem dapat memicu kebakaran hutan yang berdampak luas.

“Tentunya jika panas yang menyengat, rawan terjadi kebakaran hutan. Hal ini perlu diwaspadai oleh Pemprov Jawa Timur,” ujarnya pada Minggu (29/03/2026).

DPRD Dorong Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem meningkatkan akumulasi bahan bakar kering, seperti serasah dan ranting di lantai hutan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran.

“Pemprov harus lebih maksimal menyiagakan satuan tugas (satgas) dan helikopter water bombing sebagai langkah mitigasi,” tuturnya.

BACA SELENGKAPNYA

• Langkah mitigasi ini sejalan dengan dorongan DPRD Jatim agar penguatan kesiapsiagaan bencana terus dilakukan secara terintegrasi 

• Selain itu, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan juga menjadi perhatian, termasuk wacana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk pengelolaan hutan 

• Upaya perlindungan hutan juga diperkuat melalui kebijakan regulasi, termasuk pencabutan peraturan daerah lama dan penyusunan regulasi baru 

Ancaman Kekeringan Perparah Krisis Ekologis

Roaitu Nafif Laha menambahkan bahwa kerusakan vegetasi akibat kekeringan dan kebakaran akan menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap serta menyimpan air, sehingga berpotensi memperparah krisis air di wilayah sekitar hutan.

“Kurangnya ketersediaan air tanah menyebabkan stres pada vegetasi. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat mengakibatkan kematian tanaman hutan, terutama pada bibit atau tanaman muda,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur mengelola kawasan hutan konservasi melalui UPT Tahura R. Soerjo seluas 27.868,30 hektare, serta mendorong perhutanan sosial seluas 176.149,68 hektare hingga 2022.

“Total luas hutan di Jawa Timur mencapai 1,3 juta hektare, dengan sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani sekitar 1,1 juta hektare dan hutan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 akan terjadi pada Agustus. Kekeringan diperkirakan meluas secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.