Fraksi PPP-PSI DPRD jatim Tetap Soroti Dampak ke Lapangan Kerja

PPP-PSI Apresiasi Capaian Ekonomi dan Keuangan Pemprov Jatim

SURABAYA – Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (09/04/2026).

Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Zeiniye, menegaskan bahwa LKPj merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang mengusung tema peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut telah mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.

“Fraksi PPP-PSI memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan,” ujar Zeiniye.

Fraksi PPP-PSI menilai kinerja keuangan daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat.

“Ini merupakan wujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis prinsip good governance,” tegasnya.

Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Dampak Investasi

Meski memberikan apresiasi, Fraksi PPP-PSI tetap menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Beberapa isu yang disorot antara lain ketimpangan ekonomi, tren deindustrialisasi, serta tingginya harga beras yang dinilai memengaruhi daya beli masyarakat.

Selain itu, PPP-PSI mempertanyakan strategi Pemprov Jatim dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen agar tetap berkelanjutan di tengah tantangan geopolitik global.

Dari sisi investasi, PPP-PSI mencatat realisasi investasi Tahun 2025 mencapai Rp147,7 triliun. Meski melampaui target, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

Fraksi PPP-PSI mendorong pemerintah merumuskan langkah konkret agar investasi tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,3 persen juga mendapat perhatian. PPP-PSI menilai penurunan tersebut perlu diiringi strategi jangka panjang yang menyasar akar persoalan, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.

PPP-PSI Dorong Pemerataan Pendidikan dan Penguatan SDM

Fraksi PPP-PSI turut mengapresiasi capaian rasio gini yang berada pada angka 0,359 atau terendah dalam enam tahun terakhir. Namun, mereka meminta penjelasan mengenai parameter yang digunakan dalam pengukuran tersebut.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang mencapai 76,13 dinilai menunjukkan kinerja positif. Meski demikian, PPP-PSI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses layanan, khususnya di wilayah pedesaan.

Isu lingkungan juga menjadi perhatian serius. PPP-PSI menyoroti tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang hanya berada pada angka 73,43.

“Kondisi ini berpotensi berdampak pada kualitas udara, air, hingga kesehatan masyarakat,” kata Zeiniye.

Selain itu, tantangan lain yang diungkap meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), tingginya mismatch tenaga kerja, hingga belum optimalnya penanganan penyakit tuberkulosis (TBC).

PPP-PSI Minta Transparansi dan Efektivitas Belanja Daerah

Dalam aspek fiskal, Fraksi PPP-PSI mengapresiasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 61,71 persen. Namun, pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Fraksi PPP-PSI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja daerah, termasuk prioritas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Menutup pandangannya, Fraksi PPP-PSI berharap LKPj Tahun 2025 tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

“Kami berharap jawaban dan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait capaian dan rencana pembangunan ke depan,” pungkas Zeiniye.

Baca Selengkapnya:

• Pansus LKPJ Gubernur A TA 2025 Soroti Data Kinerja Pemprov Jatim 40 Persen Indikator Tak Terukur

• Fraksi Gerindra Sampaikan Kritik terhadap Poin Kemandirian Fiskal pada LKPJ Gubernur A TA 2025