Nasih Aschal Minta Reformasi Total BUMD Lebih Akuntabel dan Kompetitif

Fraksi NasDem Soroti Persoalan Struktural BUMD Jawa Timur

SURABAYA — Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai menghadapi persoalan struktural, bukan sekadar masalah teknis pengelolaan perusahaan.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Mochammad Nasih Aschal, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait laporan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) kinerja BUMD, Selasa (5/5/2026).

Menurut Nasih Aschal, pembahasan rekomendasi Pansus BUMD berbeda dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berorientasi pada pembentukan norma hukum.

Agenda Pansus BUMD, kata dia, lebih menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan dan kinerja perusahaan daerah di lapangan.

“Karena itu, pandangan fraksi harus dipahami sebagai penguatan fungsi check and balance,” ujar Nasih Aschal.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan akuntabel, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Kontribusi BUMD terhadap PAD Dinilai Belum Optimal

Fraksi NasDem juga menyoroti lemahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, sejumlah BUMD disebut masih bergantung pada dukungan fiskal pemerintah daerah.

“BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban,” tegas Nasih Aschal.

Menurutnya, ketimpangan kontribusi antar-BUMD menjadi indikator belum sehatnya struktur ekonomi daerah dan berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila tidak segera dibenahi.

Nasih Aschal juga menilai lemahnya indikator kinerja utama atau indikator kinerja utama (IKU) membuat evaluasi BUMD tidak berjalan objektif karena penilaian masih cenderung administratif dan belum mencerminkan kondisi riil perusahaan.

Akibatnya, hubungan antara kinerja dan remunerasi dinilai tidak seimbang dan berpotensi memicu moral hazard serta mengaburkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.

“Tanpa indikator yang jelas dan konsekuensi tegas, perbaikan kinerja akan stagnan dan tidak kompetitif,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya:

• Pansus BUMD DPRD Jawa Timur juga mendesak adanya perombakan total tata kelola BUMD disertai penerapan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) yang lebih ketat dan terukur

• Pansus LKPJ DPRD Jawa Timur sebelumnya juga menyoroti target bisnis dan capaian kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum optimal dalam menopang PAD daerah 

NasDem Dorong Grand Design dan Penguatan Pengawasan BUMD

Fraksi NasDem turut menyoroti pengelolaan aset BUMD yang dinilai belum optimal. Banyak aset tidak produktif bahkan dikuasai pihak lain tanpa memberikan nilai tambah ekonomi.

Selain itu, minimnya sinergi antar-BUMD, organisasi perangkat daerah (OPD), dan badan usaha lain disebut semakin memperburuk kondisi karena berjalan tanpa koordinasi strategis.

Menurut Nasih Aschal, ketiadaan grand design pengelolaan BUMD menjadi akar persoalan utama. Tanpa arah strategis yang jelas, kebijakan penyertaan modal hingga pembentukan entitas baru dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Fraksi NasDem mendorong penerapan kontrak kerja berbasis kinerja bagi direksi dan komisaris, penataan aset dengan target monetisasi, restrukturisasi BUMD non-keuangan, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Selain itu, NasDem juga mendorong penyusunan grand design BUMD jangka menengah agar arah bisnis perusahaan daerah lebih terukur dan kompetitif.

NasDem turut menekankan pentingnya transformasi perangkat daerah yang membidangi BUMD menjadi pusat kendali strategis agar pengawasan dan pengelolaan lebih efektif.

“Perbaikan BUMD harus dilakukan secara struktural, sistemik, dan berkelanjutan,” tegas Nasih Aschal.

Baca Selengkapnya: Fraksi PAN DPRD Jawa Timur juga mengusulkan penyusunan grand design BUMD yang fokus pada investasi dan peningkatan PAD daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan daerah

Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui laporan Pansus kinerja BUMD serta berharap rekomendasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat peran BUMD sebagai pilar ekonomi daerah di Jawa Timur.