Harisandi Savari DPRD Jatim Dorong Madura Jadi Pusat Industri Garam Nasional

DPRD Jatim Minta Madura Naik Kelas Jadi Kawasan Industri Garam

SURABAYA — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius menjadikan Madura sebagai pusat industri garam nasional yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Menurutnya, potensi garam di Madura selama ini belum dikelola secara maksimal, padahal wilayah tersebut memiliki lahan produksi garam terbesar di Indonesia.

“Hari ini Madura tidak cukup hanya dikenal sebagai penghasil garam. Kita harus naik kelas menjadi kawasan industri garam nasional yang modern, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Harisandi dalam keterangannya pada Sabtu (9/5/2026).

Harisandi menilai petani garam Madura masih menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari harga garam yang tidak stabil, minimnya gudang penyimpanan, lemahnya teknologi produksi, hingga masuknya garam impor yang dinilai menekan harga garam rakyat.

Karena itu, DPRD Jawa Timur meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani garam lokal.

Hilirisasi dan Infrastruktur Industri Garam Jadi Prioritas

Salah satu langkah yang didorong DPRD Jawa Timur adalah penguatan hilirisasi industri garam melalui pembangunan kawasan industri berbasis garam di Madura.

Kawasan industri tersebut, menurut Harisandi, dapat mencakup industri garam konsumsi, farmasi, kosmetik, hingga kebutuhan industri nasional lainnya.

“Jangan sampai Madura hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Garam Madura harus menjadi kekuatan ekonomi daerah dan sumber kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.

Selain hilirisasi, Harisandi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses distribusi, gudang modern, teknologi pengolahan, hingga dukungan pembiayaan bagi petani garam dan UMKM turunan garam.

Baca Selengkapnya:

• Komisi B DPRD Jawa Timur menargetkan transformasi garam rakyat menjadi sektor industri yang lebih modern dan berdaya saing tinggi 

• DPRD Jawa Timur menyetujui Perda Pembudi Daya Ikan dengan penegasan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir dan pelaku usaha sektor kelautan 

• Komisi B DPRD Jawa Timur menyoroti PT Garam yang dinilai belum maksimal memperhatikan kesejahteraan petani garam lokal di Madura 

Industri Garam Dinilai Bisa Tekan Kemiskinan di Madura

Menurut Harisandi, apabila dikelola secara serius, industri garam dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Madura yang hingga kini masih relatif tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Timur.

“Ketika industri garam tumbuh, maka akan lahir lapangan kerja baru, usaha baru, dan perputaran ekonomi masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar soal garam, tetapi soal masa depan ekonomi Madura,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memasukkan pengembangan industri garam Madura sebagai program prioritas daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta agar Madura benar-benar menjadi poros industri garam Indonesia.