DPRD Jatim Soroti 67 Indikator LKPJ 2025 Belum Capai Target

Sembilan Fraksi DPRD Jatim Sampaikan Catatan terhadap LKPJ 2025

SURABAYA — Sebanyak sembilan fraksi DPRD Jawa Timur menyampaikan pemandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (09/04/2026).

Hampir seluruh fraksi melalui juru bicara masing-masing memberikan masukan, evaluasi, dan sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait masih adanya sejumlah indikator kinerja yang belum mencapai target 100 persen.

Khofifah Sebut Capaian LKPJ Mencapai 98,33 Persen

Menanggapi berbagai masukan fraksi, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengakui bahwa capaian indikator dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya terealisasi.

“Saya ingin menyampaikan, terdapat 4.021 indikator dengan capaian sebesar 98,33 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67 indikator tidak tercapai atau setara dengan 1,67 persen,” katanya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan sembilan fraksi DPRD Jawa Timur dalam pembahasan LKPJ.

Menurutnya, capaian sebesar 98,33 persen menunjukkan adanya kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga pemerintah pusat.

“Saya perlu mengulang kembali, angka ini menunjukkan kerja keras OPD, koordinasi luar biasa dengan bupati, wali kota, kepala desa, serta koordinasi dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

DPRD Minta Evaluasi terhadap Indikator yang Belum Tercapai

Meski mayoritas indikator berhasil dicapai, DPRD Jawa Timur tetap menekankan pentingnya evaluasi terhadap indikator yang belum memenuhi target agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan dapat lebih optimal.

DPRD menilai evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan setiap indikator pembangunan memiliki metodologi pengukuran yang jelas, akurat, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Selain persoalan capaian indikator, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sejumlah data dan indikator lingkungan hidup yang menjadi bagian penting dalam evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya:

• Pembahasan Panitia Khusus LKPJ DPRD Jawa Timur mengenai anomali data dan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi salah satu fokus evaluasi kinerja pemerintah daerah

• Pendalaman DPRD Jawa Timur terkait anomali capaian IKLH dan pentingnya validitas data lingkungan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah

• Sorotan DPRD Jawa Timur terhadap puluhan indikator LKPJ yang dinilai belum memiliki ukuran capaian yang jelas dan terukur sebagai dasar evaluasi pembangunan daerah

Perubahan Regulasi Dinilai Berpengaruh terhadap Capaian Indikator

Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, mengakui terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi capaian indikator pembangunan daerah, termasuk perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan capaian tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan secara umum tanpa memperhatikan perubahan kebijakan yang terjadi selama periode tersebut.

“Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara tahun 2024 dengan 2025 secara total dan general, tetapi harus dipilah-pilah. Karena ada regulasi yang berubah, sehingga kita harus menyesuaikan,” ujarnya.

Beberapa kebijakan yang disebut memengaruhi capaian indikator LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun 2025 antara lain Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

DPRD Dorong Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

DPRD Jawa Timur menilai pembahasan LKPJ tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi tahunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Karena itu, berbagai catatan, rekomendasi, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan efektivitas program, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian target pembangunan daerah.