Deni Wicaksono: Selesaikan Catatan BPK, Semangatnya Bukan Hanya Sekadar Pertahankan WTP

DPRD Jatim Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

SURABAYA — Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Selasa (09/06/2026).

Menurut Deni, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Jawa Timur harus menjadi motivasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

“Opini WTP tentu patut kita syukuri, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret. DPRD akan memastikan setiap temuan menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” ujar Deni.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, DPRD Jawa Timur juga menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian seluruh temuan BPK pasca raihan WTP ke-11.

Baca selengkapnya: Ketua DPRD Jatim menegaskan seluruh rekomendasi dan temuan BPK harus dituntaskan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah

Temuan BPK Harus Menjadi Prioritas Perbaikan

BPK RI kembali memberikan opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Namun, dalam laporan tersebut masih ditemukan sejumlah kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu segera diperbaiki.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan sejumlah proyek yang belum dikenakan denda, pengelolaan bantuan keuangan desa yang belum memadai, hingga tata kelola jaminan pertambangan yang masih memiliki potensi risiko penyalahgunaan.

“Kami melihat rekomendasi BPK ini sangat jelas. Ada persoalan yang harus segera dibenahi mulai dari pengelolaan proyek, bantuan keuangan desa, sampai tata kelola sektor pertambangan. Ini harus menjadi prioritas tindak lanjut agar tidak berulang pada tahun berikutnya,” jelas Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Deni mengatakan DPRD Jatim memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi tersebut dilaksanakan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Sesuai ketentuan, pemerintah daerah wajib memberikan jawaban dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

WTP Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Deni, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari opini WTP, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Semangatnya bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Rekomendasi BPK harus menjadi peta jalan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” tegas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya tersebut.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim menilai keberhasilan tata kelola keuangan harus tercermin pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan

• DPRD Jatim memperkuat sinergi dengan BPK RI untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah

“Kami ingin seluruh rekomendasi dituntaskan dengan baik. Ketika tata kelola keuangan semakin kuat, maka kepercayaan publik meningkat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Timur,” pungkas Deni.