DPRD Jatim: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Penting Pembangunan dan Penguatan UMKM

DPRD Jatim Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyambut positif dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Menurut Sri Wahyuni, sensus yang melibatkan sekitar 51 ribu petugas tersebut menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat Jawa Timur, termasuk perkembangan sektor ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tetapi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Sri Wahyuni, Selasa (16/06/2026).

Politisi asal Bojonegoro itu menilai perkembangan ekonomi digital harus menjadi perhatian serius karena telah menciptakan berbagai peluang usaha baru, terutama bagi generasi muda.

Pendataan Ekonomi Digital Dinilai Semakin Relevan

Menurut Sri Wahyuni, pendataan hingga tingkat rumah tangga sangat penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi yang sedang berlangsung di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi.

“Di era digital sekarang, banyak pelaku usaha yang tidak lagi memiliki toko fisik. Mereka berjualan dari rumah, menjadi content creator, freelancer, atau menjalankan bisnis berbasis internet. Semua potensi ekonomi baru ini harus tercatat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh,” katanya.

Ia menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam menyusun berbagai program pembangunan daerah, termasuk penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya: Sri Wahyuni mengajak masyarakat untuk bangkit menghadapi tekanan ekonomi global melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan daya tahan masyarakat

Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Keberhasilan

Sri Wahyuni mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas BPS yang bertugas di lapangan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan adaptif.

“Jangan ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah. Data yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk menentukan arah pembangunan Jawa Timur ke depan, termasuk memperkuat sektor ekonomi rakyat dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tegasnya.

DPRD Jawa Timur, lanjut Sri Wahyuni, siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

“Semakin akurat datanya, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPS Jawa Timur resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan sekitar 51 ribu petugas ke seluruh wilayah Jawa Timur.

Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, para petugas akan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk memotret kondisi perekonomian terkini, termasuk perkembangan pesat usaha berbasis digital.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim mendorong penguatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor produktif berbasis potensi daerah, termasuk budidaya perikanan dan UMKM

• DPRD Jatim menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah