Dewan Jatim Minta Rumah Sakit Bebas dari Pemadaman Bergilir

DPRD Jatim Soroti Dampak Pemadaman Listrik terhadap Layanan Kesehatan

SURABAYA — Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran terhadap terganggunya layanan kesehatan. DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan PLN agar rumah sakit dan fasilitas vital lainnya dikecualikan dari pemadaman listrik bergilir.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, pada Minggu (21/06/2026). Ia menyoroti gangguan pasokan listrik yang disebut PLN dipicu kendala pasokan batu bara kalori menengah pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurut Puguh, kondisi tersebut berdampak pada operasional sejumlah pembangkit besar yang memasok kebutuhan listrik di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Karena itu, perlindungan terhadap objek-objek vital harus menjadi perhatian utama.

“Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentu menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Yang paling perlu menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap objek-objek vital, khususnya layanan kesehatan,” ujarnya.

Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Harus Menjadi Prioritas

Puguh menilai sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap gangguan pasokan listrik. Meskipun rumah sakit umumnya memiliki generator cadangan (genset), proses perpindahan sumber daya listrik tetap berpotensi memengaruhi kinerja berbagai peralatan medis yang sensitif.

“Di rumah sakit terdapat banyak layanan kritis yang sangat bergantung pada kestabilan listrik. Alat-alat elektromedis di ruang ICU, NICU, ruang operasi, hingga berbagai perangkat penunjang kehidupan pasien membutuhkan suplai listrik yang stabil dan tidak boleh terganggu,” katanya.

Menurutnya, gangguan pasokan listrik berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan intensif dan peralatan medis berteknologi tinggi.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur menegaskan rumah sakit wajib tetap memberikan pelayanan kepada pasien meskipun menghadapi kendala administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan, sebagai bentuk perlindungan hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan

DPRD Dorong Koordinasi Pemprov dan PLN

Karena itu, Puguh mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PLN melakukan pemetaan dan pengelompokan prioritas apabila kondisi darurat pasokan listrik masih terjadi.

Ia berharap rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan rujukan, dan layanan publik strategis lainnya menjadi prioritas utama yang dikecualikan dari pemadaman bergilir.

“Rumah sakit harus menjadi prioritas utama yang dikecualikan dari pemadaman listrik bergilir. Kita berharap persoalan ini segera teratasi agar pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak dirugikan akibat gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur mendorong peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui berbagai program inovatif, termasuk layanan kesehatan gratis untuk wilayah kepulauan Madura

Keandalan Infrastruktur Kesehatan Perlu Diperkuat

Selain memastikan pasokan listrik tetap aman, DPRD Jawa Timur menilai penguatan infrastruktur layanan kesehatan perlu terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu saat terjadi kondisi darurat.

Peningkatan kapasitas rumah sakit, layanan kesehatan primer, dan sistem pendukung pelayanan publik menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan sektor kesehatan di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya: DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan primer seiring pembangunan rumah sakit baru guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat