Pertalite Langka di Sejumlah SPBU Surabaya, Lilik Hendarwati: Pertamina Harus Beri Penjelasan

SURABAYA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU, antrean kendaraan terlihat mengular karena pasokan Pertalite kosong. Sejumlah petugas SPBU menyebut keterlambatan pengiriman dari PT Pertamina (Persero) menjadi penyebab belum tersedianya Pertalite di lokasi mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang terpantau terjadi di SPBU Bratang, Nginden, dan sejumlah SPBU lainnya di Surabaya.

DPRD Minta Pertamina Transparan

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, meminta PT Pertamina segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan Pertalite.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja dan beraktivitas," kata Lilik, Rabu (24/06/2026).

Menurutnya, Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki mobilitas ekonomi yang sangat tinggi sehingga gangguan distribusi BBM akan berdampak pada berbagai sektor.

"Ketika distribusi Pertalite terganggu, mobilitas masyarakat ikut tersendat. Aktivitas usaha, distribusi barang, hingga pelayanan kepada konsumen menjadi kurang optimal," ujarnya.

Lilik menilai apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, produktivitas masyarakat dan roda perekonomian Kota Surabaya akan ikut terdampak.

Baca Selengkapnya:

• Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur telah merespons keluhan sopir logistik terkait distribusi BBM bersubsidi dan meminta pemerintah menjamin kelancaran pasokan agar aktivitas distribusi barang tidak terganggu

• Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mengingatkan bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, dapat memengaruhi daya beli masyarakat sehingga stabilitas pasokan energi perlu dijaga

• DPRD Provinsi Jawa Timur juga menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi yang berdampak terhadap aktivitas nelayan dan mendorong pemerintah menjamin distribusi energi bagi masyarakat

Distribusi Harus Segera Dipercepat

Ia menyoroti kelompok masyarakat yang paling terdampak, seperti pengemudi ojek daring, kurir, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja sektor informal yang mengandalkan Pertalite sebagai penunjang utama aktivitas ekonomi.

"Kasihan para pengemudi ojek daring, kurir, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya. Pertalite bukan sekadar bahan bakar, tetapi modal utama untuk mencari nafkah bagi mereka," tuturnya.

Menurut Lilik, antrean panjang maupun kehabisan Pertalite akan mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh penghasilan.

Karena itu, ia meminta PT Pertamina bersama seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi.

"Saya meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait segera memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pasokan, sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya," tegasnya.

Lilik menambahkan masyarakat berhak memperoleh kepastian informasi agar tidak muncul keresahan maupun spekulasi yang berkepanjangan.

Selain itu, percepatan distribusi dan pemerataan pasokan perlu dilakukan ke seluruh SPBU di Surabaya, terutama pada lokasi dengan tingkat kebutuhan yang tinggi. Antisipasi juga harus dilakukan lebih dini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.

Ia berharap masyarakat dapat kembali memperoleh BBM dengan mudah sehingga roda perekonomian Surabaya tetap berjalan dengan baik.

"Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian persoalan ini," pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Surabaya tersebut.