Sri Untari Tinjau Velodrome Malang, DPRD Jatim Soroti Pengelolaan dan Kondisi Fasilitas

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari, meninjau langsung kondisi Velodrome Malang pada Minggu (28/06/2026). Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas pertemuan dengan DPRD Kota Malang yang sebelumnya menyampaikan keluhan mengenai minimnya perawatan fasilitas olahraga tersebut.

Kunjungan tersebut merupakan hasil koordinasi yang berlangsung di Ruang Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.

DPRD Soroti Kondisi Velodrome Malang

Dalam peninjauan tersebut, Sri Untari mengamati berbagai fasilitas, mulai dari lintasan balap sepeda, tribun penonton, hingga asrama atlet. Ia menilai kondisi Velodrome Malang memerlukan perhatian serius karena sejumlah fasilitas terlihat kurang terawat.

"Ini sayang sekali. Kalau Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa mengelola, biar diserahkan ke Pemerintah Kota Malang saja," ujarnya.

Menurut Sri Untari, pembenahan jangka pendek akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingat pada Juli 2026 Velodrome Malang dijadwalkan menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Gubernur cabang olahraga balap sepeda.

"Kemungkinan nanti hanya dicat dan rumputnya dibersihkan," katanya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Provinsi Jawa Timur konsisten mengawal pembangunan fasilitas pelayanan publik di Malang, termasuk pembangunan rumah sakit sebagai bagian dari peningkatan layanan masyarakat

• DPRD Provinsi Jawa Timur juga mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat Malang melalui dukungan terhadap peremajaan kapal nelayan

• DPRD Provinsi Jawa Timur terus mengkaji berbagai skema pembangunan infrastruktur daerah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan pembangunan wilayah

DPRD Dorong Perbaikan dan Kejelasan Pengelolaan

Selain perbaikan yang bersumber dari anggaran pemerintah, Sri Untari juga membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Menurutnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berpotensi ikut mendukung pembenahan fasilitas tersebut.

"Mungkin untuk cat pasti Bank Jatim bersedia. Nanti saya akan komunikasikan," tuturnya.

Sri Untari berharap ke depan pengelolaan Velodrome Malang dapat memiliki kepastian kelembagaan. Selama ini, status aset masih terbagi antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia menjelaskan lahan Velodrome tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Malang, sedangkan bangunan menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas olahraga dapat berjalan lebih optimal.