DPRD Jatim Dukung Rencana Konversi Kompor LPG ke Listrik, Blegur Soroti Efisiensi dan Ketahanan Energi
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mendukung rencana pemerintah mengonversi kompor LPG ke kompor listrik mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Blegur Nilai Program Dapat Mendukung Efisiensi Energi
SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Blegur Prijanggono mendukung rencana pemerintah yang akan melaksanakan program konversi kompor LPG ke kompor listrik mulai 2027.
Menurut Blegur, kebijakan tersebut berpotensi memberikan sejumlah manfaat, mulai dari efisiensi biaya memasak, penguatan ketahanan energi nasional, hingga optimalisasi pasokan listrik yang saat ini masih surplus.
"Tentunya program ini juga menciptakan lingkungan dapur yang lebih aman dan bersih," ujar Blegur, Minggu (19/07/2026).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, secara nasional penggunaan kompor listrik dinilai dapat membantu mengurangi impor LPG yang selama ini membebani anggaran subsidi pemerintah.
Dinilai Optimalkan Pasokan Listrik Nasional
Blegur mengatakan Jawa Timur, khususnya wilayah Jawa, memiliki kapasitas pasokan listrik yang cukup besar sehingga transisi menuju kompor listrik dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi yang tersedia.
Ia juga menilai penggunaan kompor induksi memiliki keunggulan dari sisi keselamatan karena tidak menggunakan api terbuka sehingga dapat mengurangi risiko kebakaran akibat kebocoran gas.
"Jawa Timur dan wilayah Jawa secara umum memiliki pasokan listrik yang berlebih. Transisi ini membantu mengoptimalkan kapasitas daya yang sudah ada dan mendukung program ketahanan energi nasional," katanya.
Baca Selengkapnya: DPRD Jatim dukung pembangunan LPG Plant Tuban untuk memperkuat ketahanan energi nasional
Pemerintah Targetkan Program Dimulai Tahun 2027
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan program konversi kompor gas LPG ke kompor listrik yang ditargetkan mulai bergulir pada 2027.
Program tersebut bertujuan menekan impor LPG serta mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahap awal, sasaran program adalah rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA.
Pemerintah merencanakan program tersebut menjangkau sekitar dua hingga lima juta rumah tangga dengan pembagian perangkat kompor listrik berdaya rendah yang disesuaikan dengan kapasitas listrik masing-masing pelanggan.










