24 Daerah Dilanda Kekeringan, Agung Mulyono Dorong Jatim Perkuat Ketahanan Air

SURABAYA — Puncak musim kemarau yang melanda Jawa Timur menjadi perhatian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono.

Ia meminta Pemprov Jawa Timur tidak hanya memperkuat distribusi bantuan air bersih, tetapi mulai membangun sistem ketahanan air yang lebih terencana untuk menghadapi dampak kekeringan.

Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, periode Agustus–September 2026 menjadi salah satu periode puncak musim kemarau di Jawa Timur. Kondisi tersebut ditandai cuaca yang lebih panas dan kering, sekaligus meningkatnya potensi kekeringan dan kebakaran lahan. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 secara nasional berlangsung pada Juli–September. 

Pemantauan BMKG per 31 Agustus 2026 menunjukkan hari tanpa hujan berturut-turut di sejumlah wilayah Jawa Timur pada umumnya telah masuk kategori kekeringan ekstrem, yakni lebih dari 60 hari.

Sementara pada Dasarian I September, curah hujan di Jawa Timur diprediksi masih berada pada kategori rendah, kurang dari 50 milimeter, dengan peluang lebih dari 90 persen.

Situasi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat. Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 7 September 2026 mencatat 24 kabupaten/kota di Jawa Timur terdampak kekeringan dan telah menetapkan status kedaruratan kekeringan di wilayah masing-masing. 

Dari jumlah tersebut, enam daerah berstatus tanggap darurat, sedangkan 18 daerah lainnya menetapkan status siaga darurat.

“ Kita mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur dan BPBD yang terus melakukan distribusi air bersih. Tetapi karena September masih menjadi periode puncak kemarau, antisipasi harus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin,” ujar Agung.

Menurut legislator yang telah tiga periode duduk di DPRD Jatim tersebut, penanganan kekeringan tidak seharusnya menunggu sampai masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Pemerintah, kata dia, harus memiliki langkah antisipatif dengan memastikan daerah yang telah dipetakan rawan kekeringan memperoleh dukungan sejak awal.

“Jangan sampai masyarakat menunggu sampai kondisi benar-benar krisis baru air dikirim. Daerah yang sudah terpetakan rawan harus menjadi prioritas dan kebutuhan air bersihnya dipastikan sejak awal,” pungkasnya.