Harisandi Dorong Investasi Garam Sampang Beri Nilai Tambah bagi Petani
Anggota Komisi D DPRD Jatim Harisandi Savari meminta rencana investasi industri garam di Sampang memberikan manfaat nyata bagi petani lokal melalui hilirisasi, peningkatan teknologi, akses pasar, dan infrastruktur pendukung.
Investor Asing Lirik Garam Sampang, Harisandi Minta Petani Lokal Dilibatkan
SURABAYA — Rencana investasi industri garam di Kabupaten Sampang mendapat perhatian Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Raden Harisandi Savari. Ia meminta pengembangan industri tersebut tidak berhenti pada pembangunan pabrik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi petani garam dan masyarakat pesisir Madura.
Minat investasi tersebut bukan sebatas wacana umum. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfasilitasi rencana industrialisasi garam di Sampang setelah perusahaan asing asal China dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan ketertarikan berinvestasi.
Harisandi menilai momentum tersebut dapat digunakan untuk memperkuat hilirisasi sehingga Madura tidak hanya menghasilkan garam mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari proses pengolahan.
“Hari ini Madura tidak cukup hanya dikenal sebagai penghasil garam. Kita harus naik kelas menjadi kawasan industri garam nasional yang modern, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Harisandi, Minggu (27/09/2026).
Investor China dan UEA Minati Industri Garam Sampang
Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyebut Sampang memiliki lahan tambak garam sekitar 1.300 hektare. Kondisi lahan, kualitas air laut, dukungan masyarakat, dan sarana pengembangan usaha menjadi sejumlah pertimbangan calon investor.
Namun, proses investasi tersebut masih berjalan. Pemberitaan sebelumnya menyebut kerja sama dengan pihak China masih memasuki tahapan studi kelayakan setelah pre-feasibility study selesai. Kelayakannya dikaji bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pemberitaan lain pada 23/09/2026 bahkan menyebut terdapat tiga calon investor, masing-masing dari China, UEA, dan perusahaan domestik. PT Garam saat itu menyatakan belum menentukan investor yang akan dipilih karena kajian masih berlangsung.
Karena itu, status yang lebih tepat saat ini adalah minat atau penjajakan investasi, bukan investasi yang telah terealisasi.
Harisandi Minta Petani Garam Jangan Jadi Penonton
Harisandi mengingatkan pengembangan industri garam perlu dirancang agar masyarakat lokal memperoleh manfaat dari investasi yang masuk.
“Jangan sampai Madura hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Garam Madura harus menjadi kekuatan ekonomi daerah dan sumber kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi petani, antara lain fluktuasi harga, keterbatasan teknologi produksi dan penyimpanan, kualitas produk, serta kepastian penyerapan pasar.
Persoalan kualitas dan penyerapan garam rakyat juga pernah disoroti Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim. Menurut Halim, produksi garam tradisional masih menghadapi tantangan dalam memenuhi spesifikasi kadar NaCl yang dibutuhkan industri sehingga modernisasi teknologi perlu dipercepat.
Baca selengkapnya: Impor Garam Ditargetkan Setop 2029, Abdul Halim Dorong Industrialisasi Petani Madura
Hilirisasi Diminta Membawa Transfer Teknologi
Harisandi juga mendorong investasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri garam di Madura.
Dalam bahan yang disampaikan, teknologi seperti sistem kristalisasi berbasis evaporasi dan pompa kalor disebut berpotensi meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas garam.
Namun, pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan studi kelayakan, kebutuhan produk, kebutuhan energi, biaya produksi, dan pasar yang dituju.
Rencana industri garam di Sampang yang sedang dijajaki sendiri diberitakan mengarah pada penggunaan teknologi mechanical vapor recompression (MVR). PT Garam menyatakan produk yang dihasilkan melalui teknologi tersebut memiliki segmen pasar berbeda dari garam rakyat.
Dengan demikian, keberadaan industri baru tidak serta-merta menjamin peningkatan penyerapan garam petani. Skema keterlibatan petani, rantai pasok bahan baku, harga, standar kualitas, dan pasar tetap perlu diperjelas.
Infrastruktur dan Pembiayaan Petani Ikut Disorot
Selain teknologi, Harisandi menilai hilirisasi membutuhkan ekosistem pendukung.
Ia mendorong peningkatan fasilitas penyimpanan, efisiensi jalur distribusi, akses pembiayaan bagi petani, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat masuk ke rantai nilai produk turunan garam.
Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi industrialisasi tidak hanya terkonsentrasi pada investor dan perusahaan pengolahan.
“Ketika industri garam tumbuh, maka akan lahir lapangan kerja baru, usaha baru, dan perputaran ekonomi masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar soal garam, tetapi soal masa depan ekonomi Madura,” ungkapnya.
Potensi terciptanya lapangan kerja dan usaha baru tersebut merupakan harapan Harisandi. Besaran dampaknya tetap bergantung pada realisasi investasi, skala industri, pola kemitraan, kebutuhan tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku ekonomi lokal.
Industrialisasi Garam Madura Sebelumnya Disorot DPRD
Perhatian terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan produsen lokal juga muncul dalam sejumlah pemberitaan DPRD Jatim.
Pada isu garam, korelasi paling langsung terdapat pada dorongan Abdul Halim agar target penghentian impor garam pada 2029 dibarengi modernisasi dan industrialisasi di Madura. Ia menilai teknologi diperlukan agar kualitas garam rakyat dapat memenuhi kebutuhan industri sekaligus memperoleh kepastian pasar.
Sementara pada sektor pertanian secara lebih luas, DPRD Jatim juga mendorong peningkatan sarana produksi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat produktivitas petani.
Baca selengkapnya: Anik Maslachah: Kesejahteraan Petani Harus Jadi Prioritas Ketahanan Pangan
Baca selengkapnya: Inisiasi Bantuan Alsintan di Tuban, Aulia Hany Mustikasari Dorong Produktivitas Petani
Harisandi berharap rencana investasi di Sampang menjadi momentum untuk memperkuat industri garam Madura sekaligus meningkatkan posisi petani dalam rantai nilai.
Menurutnya, ukuran keberhasilan hilirisasi tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau kapasitas pabrik, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal.
(Yudhie)










