Agus Cahyono Minta Penanganan Cepat 19 Titik Longsor Trenggalek

SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Agus Cahyono, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mempercepat koordinasi penanganan tanah longsor di Kabupaten Trenggalek. Langkah tanggap darurat perlu diprioritaskan untuk menjamin keselamatan 103 warga terdampak bencana yang terjadi di 19 titik pada lima desa di Kecamatan Munjungan.

Agus menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, terutama dalam pelaksanaan evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, dan penanganan lokasi rawan longsor susulan.

"Kami turut prihatin dan menyampaikan duka serta perhatian penuh kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek yang terdampak musibah tanah longsor ini. Kejadian di 19 titik yang melanda 5 desa tersebut harus menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan selatan seperti Trenggalek, memiliki topografi berbukit yang sangat rentan terhadap pergerakan tanah saat intensitas hujan meningkat," ujar Agus, Senin (02/11/2026).

Longsor Trenggalek Berdampak pada 103 Warga di Lima Desa

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Trenggalek hingga Sabtu (31/10/2026), bencana tanah longsor terjadi di 19 titik yang tersebar di Desa Craken, Masaran, Munjungan, Sobo, dan Ngulungkulon.

Peristiwa yang dipicu hujan deras tersebut berdampak pada 34 kepala keluarga (KK) atau 103 jiwa, dengan 33 rumah dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Desa Craken mencatat delapan titik longsor dengan 20 rumah terdampak. Sementara itu, Desa Masaran mengalami empat titik longsor yang merusak lima rumah.

Di Desa Munjungan, satu titik longsor mengakibatkan dua rumah rusak. Adapun Desa Sobo mencatat dua titik longsor dengan dua rumah rusak sedang, sedangkan Desa Ngulungkulon mengalami empat titik longsor yang mengakibatkan empat rumah rusak sedang.

Selain tanah longsor, hujan deras juga mengakibatkan banjir luapan di sejumlah lokasi Kecamatan Munjungan. Genangan air sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan fasilitas pendidikan.

DPRD Jatim Minta BPBD Prioritaskan Evakuasi dan Logistik

Menanggapi kondisi tersebut, Agus mendorong BPBD Jawa Timur meningkatkan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Trenggalek dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan darurat.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penanganan perlu difokuskan pada keselamatan warga yang bermukim di sekitar lereng dan lokasi terdampak, terutama apabila terdapat potensi pergerakan tanah susulan.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga harus mendapat perhatian, mulai dari makanan, air bersih, tempat tinggal sementara apabila diperlukan, hingga akses layanan kesehatan.

Selain itu, penanganan material longsor yang mengancam permukiman dan akses jalan perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi lapangan.

Agus mengingatkan pentingnya memastikan jalur evakuasi tetap dapat digunakan sehingga mobilisasi petugas dan penyaluran bantuan tidak terhambat.

Mitigasi Longsor Harus Diperkuat dalam Jangka Panjang

Selain mendorong percepatan penanganan darurat, Agus meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana di kawasan rawan longsor.

Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Diperlukan langkah pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, penguatan infrastruktur pengendali tebing, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

"Ke depan, kita tidak boleh hanya bersikap reaktif setiap kali bencana alam terjadi. DPRD Jatim akan mendorong langkah-langkah mitigasi jangka panjang, termasuk perbaikan infrastruktur pengendali tebing di titik-titik rawan, serta penguatan edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat di kawasan rawan longsor. Keselamatan jiwa warga adalah prioritas utama yang harus dikawal bersama," tegasnya.

Agus menilai karakteristik wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki kawasan perbukitan perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun program pengurangan risiko bencana, terutama ketika intensitas hujan meningkat.

Penanganan Longsor Trenggalek Jadi Perhatian Berkelanjutan

Dorongan Agus untuk memperkuat mitigasi bencana bukan kali pertama disampaikan.

Sebelumnya, dalam pemberitaan Longsor Trenggalek, DPRD Jatim Minta Respons Cepat PUPR, Agus meminta pemerintah pusat mempercepat penanganan tanah longsor yang mengganggu jalur nasional di Kabupaten Trenggalek pada Maret 2026.

Saat itu, ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan tebing rawan, pemasangan rambu peringatan, dan kesiapsiagaan petugas untuk mengantisipasi longsor susulan.

Perhatian serupa turut disampaikan DPRD Jawa Timur dalam penanganan longsor di daerah lain. Melalui pemberitaan Jalan Dampit-Lumajang Rawan Longsor, DPRD Jatim Imbau Warga Waspada, masyarakat diingatkan meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur perbukitan yang berpotensi mengalami pergerakan tanah akibat hujan deras.

Dengan adanya 19 titik longsor di Kecamatan Munjungan, Agus menekankan perlunya penanganan darurat yang cepat dan langkah mitigasi berkelanjutan untuk meminimalkan risiko terhadap masyarakat.

Keselamatan warga, kelancaran distribusi bantuan, dan pengurangan potensi longsor susulan menjadi perhatian yang perlu dikawal bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi terkait. (Yudhie)