gerbang baru nusantara

Chusni Mubarok Minta Skema Gaji ASN Lewat Kopdes Diperjelas

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok menilai wacana penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menggerakkan ekonomi desa. Namun, mekanisme penyaluran, koordinasi dengan bank Himbara, dan aksesibilitas koperasi masih membutuhkan kejelasan dari pemerintah pusat.

Prabu Adi
Kamis, 29 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih agar penguatan ekonomi desa tetap didukung sistem pembayaran yang memadai.

SURABAYA — Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Chusni Mubarok meminta pemerintah pusat memperjelas mekanisme penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, wacana tersebut perlu diselaraskan dengan sistem perbankan yang selama ini digunakan agar tujuan penguatan ekonomi desa dapat berjalan sesuai rencana.

Chusni menilai koperasi desa memiliki potensi menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pelibatan KDMP dalam penyaluran gaji ASN masih membutuhkan kepastian mengenai pola pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga.

“Apakah rancu atau tidak, itu yang kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat, sinkronisasi antara kementerian dan lembaga terkait, baik itu dari Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan bank Himbara yang selama ini menjadi saluran distribusi gaji ASN,” ujar Chusni, Rabu (28/10/2026).

Potensi Perputaran Ekonomi Desa

Politikus Partai Gerindra tersebut memandang pengembangan KDMP sebagai bagian dari upaya memperluas kegiatan ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, koperasi dapat menghubungkan kebutuhan konsumsi masyarakat dengan aktivitas usaha lokal.

Salah satu peluang yang disorot ialah meningkatnya transaksi di unit usaha koperasi apabila ASN memanfaatkan layanan dan membeli kebutuhan sehari-hari melalui KDMP.

“Di situlah kebangkitan ekonomi dimulai dengan ekosistem yang berbasis koperasi,” katanya.

Chusni menjelaskan, ruang lingkup pengembangan KDMP tidak hanya berkaitan dengan wacana penyaluran gaji ASN, tetapi juga mencakup pembiayaan UMKM, pengelolaan hasil pertanian dan peternakan, serta kegiatan ekonomi lain di desa.

Ia berharap penguatan koperasi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekaligus memperluas perputaran uang di wilayah perdesaan.

Kesiapan Layanan dan Akses Koperasi

Selain mekanisme pembayaran, Chusni menyoroti keberadaan koperasi yang berada di wilayah dengan kondisi geografis berbeda-beda.

Menurutnya, lokasi KDMP perlu dinilai berdasarkan karakteristik dan keterjangkauan masing-masing desa. Koperasi yang berada di kawasan pegunungan atau sekitar hutan tidak serta-merta dapat dianggap bermasalah hanya karena letaknya jauh dari pusat perkotaan.

“Jadi ukuran terpencil atau tidak itu sesuai dengan tempat desa dan keterjangkauan. Kecuali kalau kopdes ini tidak bisa dijangkau sama sekali, baru harus diskusi. Selama bisa diakses, saya kira tidak akan menjadi masalah,” terangnya.

Meski demikian, kesiapan layanan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan apabila koperasi nantinya memperoleh peran dalam sistem penyaluran gaji ASN.

Tunggu Formula Resmi Pemerintah Pusat

Chusni menyatakan masih menunggu rumusan kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait sebelum mekanisme penyaluran gaji ASN melalui KDMP dapat dinilai secara menyeluruh.

“Kementerian terkait sedang mencari formula bagaimana agar aplikasi ini berjalan sesuai target dan tujuan dihadirkannya koperasi ini,” ujarnya.

Ia menilai tujuan penguatan ekonomi desa perlu didukung pengaturan yang jelas agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan administratif maupun operasional.

Dengan demikian, dukungan terhadap pengembangan KDMP tidak berarti mekanisme penyaluran gaji ASN telah ditetapkan. Keputusan mengenai hubungan koperasi, kementerian terkait, dan perbankan masih menunggu kejelasan pemerintah pusat.

(Adi)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu