Kemiskinan Bojonegoro Turun, Sri Wahyuni Ingatkan Ketepatan Bansos
Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro turun dari 11,49 persen menjadi 10,69 persen pada Maret 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengapresiasi capaian tersebut, tetapi mengingatkan pentingnya ketepatan bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja agar penurunan kemiskinan berkelanjutan.
Kemiskinan Bojonegoro Turun, Sri Wahyuni Ingatkan Ketepatan Bansos
SURABAYA — Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro menjadi 10,69 persen pada Maret 2026 mendapat perhatian Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni. Ia meminta pemerintah daerah memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, terutama melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan penguatan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro yang dikutip dalam laporan tersebut, tingkat kemiskinan turun 0,80 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya sebesar 11,49 persen. Penurunan itu disebut setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 9.970 orang, sehingga tersisa 134.930 orang pada Maret 2026.
Sri Wahyuni mengapresiasi perkembangan tersebut. Namun, menurutnya, capaian itu perlu diikuti upaya yang konsisten agar masyarakat yang telah keluar dari kategori miskin tidak kembali mengalami kesulitan ekonomi.
Bantuan Sosial dan Pemberdayaan UMKM Jadi Perhatian
Politikus Partai Demokrat tersebut menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan perlu didukung kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ini membuktikan bahwa intervensi program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta penguatan sektor UMKM di Bojonegoro sudah berada di jalur yang tepat,” ujar Sri Wahyuni saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10/2026).
Ia mengingatkan bahwa bantuan sosial perlu diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Pada saat yang sama, program pemberdayaan ekonomi harus membantu masyarakat meningkatkan kemampuan memperoleh penghasilan secara mandiri.
Menurutnya, kesinambungan kedua pendekatan tersebut penting agar penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dalam laporan statistik, tetapi juga tercermin dalam kondisi ekonomi rumah tangga.
Target Kemiskinan Satu Digit Perlu Dukungan Lapangan Kerja
Sri Wahyuni juga menyoroti target Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 persen.
Ia menilai pencapaian target tersebut memerlukan dukungan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja di tingkat lokal.
Dengan tingkat kemiskinan yang masih berada pada angka 10,69 persen, pemerintah daerah dinilai perlu mempertahankan program yang efektif sekaligus mengevaluasi intervensi yang belum menjangkau kelompok rentan.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan DPRD dalam mengawal kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Garis Kemiskinan Bojonegoro Ikut Meningkat
Di tengah penurunan persentase penduduk miskin, BPS Bojonegoro juga mencatat kenaikan garis kemiskinan dari Rp490.299 per kapita per bulan pada 2025 menjadi Rp531.534 pada Maret 2026.
Kenaikan sekitar 8,4 persen tersebut menunjukkan adanya perubahan nilai pengeluaran minimum yang digunakan BPS sebagai batas pengukuran kemiskinan.
Karena itu, penguatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pendapatan rumah tangga tetap perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
Sri Wahyuni berharap sinergi pemerintah daerah dan DPRD dapat menjaga arah kebijakan pengentasan kemiskinan, sehingga target satu digit di Bojonegoro dapat diupayakan melalui program yang terukur dan berkelanjutan.
(Yudhie)










