gerbang baru nusantara

Penetapan APBD Jatim 2027 Dijadwalkan 10 November, Ini Prioritasnya

Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf menyampaikan bahwa penetapan APBD 2027 dijadwalkan pada 10 November 2026. Efisiensi belanja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi publik, dan ketahanan pangan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.

Yuli Iksanti
Rabu, 04 November 2026
Bagikan img img img img
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, menyampaikan bahwa penetapan APBD Jatim Tahun Anggaran 2027 dijadwalkan pada 10 November 2026 dengan prioritas efisiensi belanja, pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur.

SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menjadwalkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (10/11/2026). Agenda tersebut disepakati dalam rapat pimpinan DPRD Jatim sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan anggaran daerah.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, mengatakan pelaksanaan agenda tersebut diharapkan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," ujar Musyafak seusai rapat di Surabaya, Rabu (04/11/2026).

Selain membahas jadwal penetapan, Musyafak menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan APBD Jatim 2027. Menurutnya, program yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat harus didahulukan dibandingkan kegiatan yang belum mendesak.

Musyafak Rouf Tekankan Efisiensi APBD Jatim 2027

Musyafak menjelaskan bahwa setiap usulan anggaran perlu mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Program yang bersifat tambahan atau belum menjadi kebutuhan utama dapat ditunda untuk memberikan ruang fiskal bagi pelayanan publik.

Ia menyebut pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai sektor yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.

Selain pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga masuk dalam prioritas pembiayaan.

Musyafak berharap kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut dapat ditangani secara optimal melalui APBD Tahun Anggaran 2027.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), ia menilai evaluasi tidak cukup dilakukan berdasarkan persentase realisasi belanja.

Pemerintah daerah juga perlu melihat urgensi setiap program. Kegiatan yang belum mendesak dapat dievaluasi agar ruang anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran KONI dan Pengembangan Trans Jatim Jadi Perhatian

Dalam pembahasan RAPBD Jatim 2027, Musyafak turut menyoroti kebutuhan pembiayaan pembinaan atlet melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Menurutnya, dukungan anggaran olahraga perlu memperhatikan seluruh tahapan pembinaan, termasuk persiapan dan pemusatan latihan, bukan hanya pelaksanaan pertandingan atau kejuaraan.

Perencanaan anggaran sejak tahap persiapan dinilai penting agar pembinaan atlet dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Selain sektor olahraga, pengembangan layanan transportasi publik melalui penambahan koridor Trans Jatim juga menjadi perhatian.

Musyafak menilai usulan pembukaan koridor baru dari pemerintah kabupaten dan kota perlu dipertimbangkan karena berkaitan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Didorong Menguat

DPRD Jatim juga memberikan perhatian terhadap penguatan sektor pangan dalam pembahasan anggaran 2027.

Musyafak menilai sektor pertanian, peternakan, dan perikanan perlu mendapat dukungan yang memadai untuk menjaga kontribusi Jawa Timur sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan nasional.

Penguatan ketiga sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pangan.

Melalui penajaman prioritas belanja, Musyafak berharap APBD Jatim 2027 dapat diarahkan pada program yang mendesak, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun penetapan APBD Jatim 2027 tetap ditargetkan berlangsung pada 10 November 2026 sesuai agenda pembahasan yang telah disusun DPRD. 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu