gerbang baru nusantara

Agung Mulyono Dorong Pengawasan Air Tanah dan Mitigasi Kekeringan Jatim

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Agung Mulyono mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan pemanfaatan air tanah, perlindungan kawasan resapan, dan mitigasi kekeringan. Dorongan tersebut merespons empat rekomendasi strategis Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dipimpin Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.

Try Wahyudi
Sabtu, 17 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Agung Mulyono mendorong penguatan pengawasan air tanah, konservasi daerah tangkapan air, dan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan air serta pangan Jawa Timur.

Agung Mulyono Dorong Pengawasan Air Tanah dan Mitigasi Kekeringan Jatim

SURABAYA — Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Agung Mulyono meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan pemanfaatan air tanah dan perlindungan kawasan resapan untuk menjaga ketersediaan air. Langkah tersebut dinilai penting seiring kebutuhan air bagi pertanian, industri, dan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.

Agung menyampaikan hal itu menanggapi empat rekomendasi strategis Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional mengenai pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, kebijakan nasional perlu diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Jawa Timur.

“Kami di Komisi D DPRD Jatim sangat mendukung penuh langkah cepat Dewan SDA Nasional di bawah kepemimpinan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Mas AHY. Swasembada air adalah kunci utama; tidak mungkin ada swasembada pangan jika irigasi dan ketersediaan air baku di daerah-daerah tidak dijamin aman,” ujar Agung saat ditemui di Surabaya, Sabtu (17/10/2026).

Pengawasan Air Tanah dan Kawasan Resapan

Politikus Partai Demokrat tersebut menyoroti perlunya pengendalian pemanfaatan air tanah, terutama untuk kegiatan komersial, agar tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya air.

Ia juga meminta perhatian terhadap perlindungan kawasan tangkapan air dan kesiapan menghadapi kekeringan pada musim kemarau. Menurutnya, pengelolaan air harus mempertimbangkan hubungan antara kondisi lingkungan di wilayah hulu dan kebutuhan masyarakat di wilayah hilir.

“Jawa Timur memiliki sektor pertanian dan kawasan industri yang masif. Sinkronisasi program antara pusat dan daerah menjadi harga mati. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir mulai dari konservasi hutan di pegunungan, pemeliharaan daerah aliran sungai, hingga optimalisasi infrastruktur tampungan air seperti waduk, embung, dan jaringan irigasi,” jelasnya.

Agung menilai pemeliharaan infrastruktur penyimpanan dan distribusi air perlu berjalan beriringan dengan upaya konservasi lingkungan. Dengan demikian, kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi tidak mengabaikan keberlanjutan pasokan bagi masyarakat.

Empat Rekomendasi Dewan SDA Nasional

Dorongan Agung berkaitan dengan hasil Sidang Pleno Dewan SDA Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Dewan SDA Nasional.

Dalam sidang tersebut, Dewan SDA Nasional merumuskan empat rekomendasi strategis, yakni pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, mitigasi dampak perubahan iklim, pengendalian air tanah, serta penerapan teknologi pengelolaan air cerdas atau smart water management.

Keempat isu tersebut mencakup kebutuhan perlindungan sumber air, antisipasi risiko iklim, dan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya air.

Bagi Jawa Timur, Agung menilai penguatan irigasi dan ketersediaan air baku memiliki kaitan langsung dengan keberlanjutan produksi pertanian serta aktivitas industri.

Teknologi Pengelolaan Air Perlu Dikembangkan

Agung turut mendorong penerapan smart water management secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemantauan dan pengelolaan sumber daya air.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mengantisipasi potensi krisis air maupun risiko bencana hidrometeorologi.

Ia berharap koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan ketahanan air.

Pengelolaan sumber daya air yang terpadu, menurut Agung, diperlukan agar kebutuhan masyarakat dan sektor produksi dapat dipenuhi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

(Yudhie)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu