gerbang baru nusantara

Siadi Minta Akses Jalan Segera Dibuka Usai Banjir dan Longsor Malang Selatan

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Siadi, meminta percepatan pembukaan akses jalan terdampak banjir dan longsor di Malang Selatan. Ia mendorong pengerahan alat berat dan koordinasi lintas instansi untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta jalur evakuasi.

Try Wahyudi
Selasa, 03 November 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Siadi meminta percepatan pemulihan akses jalan akibat banjir dan longsor di Malang Selatan.

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Siadi, meminta percepatan penanganan akses jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Malang Selatan, Kabupaten Malang. Ia menekankan pentingnya pembukaan jalur transportasi untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta akses evakuasi di kawasan terdampak bencana.

Hujan berintensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur Kabupaten Malang sejak Senin (02/11/2026) dini hari memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Laporan awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat lima kecamatan terdampak, yakni Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Bantur, dan Sumbermanjing Wetan.

Bencana tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan penghubung antardesa tertutup material longsor, kerusakan infrastruktur jembatan, serta gangguan akses transportasi akibat luapan sungai.

Siadi menilai kondisi tersebut membutuhkan respons cepat dari pemerintah kabupaten dan provinsi melalui instansi teknis terkait, terutama untuk memastikan jalur vital masyarakat dapat segera difungsikan kembali.

"Kami meminta agar alat berat bisa secepatnya diterjunkan ke titik-titik lokasi longsor yang menutup akses vital masyarakat. Jangan sampai arus distribusi logistik, mobilitas warga, dan jalur evakuasi lumpuh terlalu lama karena akses jalan yang terputus," ujar politikus Partai Golkar tersebut, Selasa (03/11/2026).

Siadi Dorong Percepatan Penanganan Jalan Terdampak Longsor

Menurut Siadi, percepatan pembersihan material longsor harus menjadi salah satu prioritas dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Malang.

Akses jalan yang terganggu berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta mobilitas petugas dan kendaraan darurat menuju lokasi terdampak.

Oleh karena itu, ia mendorong koordinasi lintas instansi antara BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan relawan agar proses penanganan dapat berlangsung secara efektif.

Penanganan tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi keselamatan di lapangan, mengingat hujan susulan dapat meningkatkan risiko pergerakan tanah dan longsor di kawasan perbukitan.

Mitigasi Bencana Malang Selatan Perlu Diperkuat

Selain penanganan darurat, Siadi mengingatkan pentingnya langkah mitigasi bencana secara berkelanjutan, terutama di kawasan Malang Selatan yang memiliki wilayah perbukitan, lereng curam, dan daerah aliran sungai.

Menurutnya, sosialisasi kebencanaan serta penyampaian informasi peringatan dini harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

"Mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar lereng bukit atau bantaran sungai harus terus masif dilakukan. Peringatan dini ini penting untuk meminimalisir risiko dan mengantisipasi jatuhnya korban jiwa di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi," pungkasnya.

Siadi berharap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor dan banjir tetap meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi dari instansi kebencanaan.

Banjir dan Longsor Ganggu Sejumlah Jalur Penghubung

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang pada Senin (02/11/2026), bencana hidrometeorologi menyebabkan gangguan akses transportasi di sejumlah lokasi.

Di Kecamatan Ampelgading, banjir dan tanah longsor terjadi di Desa Tirtomoyo serta Desa Lebakharjo. Material longsor sempat menutup jalur penghubung menuju Lumajang.

Sementara itu, longsor di Desa Polaman, Kecamatan Dampit, mengganggu akses menuju Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Gangguan juga terjadi di jalan poros Gunung Gatel yang menjadi penghubung kawasan Desa Klepu dengan wilayah Dampit.

Kerusakan infrastruktur turut dilaporkan di Kecamatan Bantur, termasuk pada bagian penahan jembatan penghubung Desa Pringgodani dan Desa Rejosari. 

Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, TNI, Polri, instansi teknis, relawan, dan masyarakat telah melakukan penanganan di sejumlah lokasi, termasuk pembersihan material longsor untuk memulihkan akses transportasi.

Laporan yang diperbarui pada Selasa (03/11/2026) juga memasukkan Kecamatan Pagelaran sebagai wilayah terdampak, sehingga jumlah kecamatan yang dilaporkan mengalami banjir dan longsor bertambah menjadi enam.

DPRD Jatim Sebelumnya Ingatkan Kerawanan Longsor di Jalur Dampit-Lumajang

Peringatan mengenai kerawanan longsor di kawasan Malang Selatan sebelumnya juga pernah disampaikan Siadi. Pada Mei 2026, Siadi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat melintasi jalur Dampit menuju Lumajang setelah material longsor menutup ruas jalan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampelgading. Saat itu, ia menyoroti tingginya curah hujan dan kondisi geografis perbukitan sebagai faktor yang meningkatkan risiko longsor di kawasan tersebut. 

Perhatian terhadap pentingnya pemulihan akses jalan juga pernah disampaikan DPRD Jawa Timur ketika terjadi longsor di Kabupaten Trenggalek. Kala itu, dua anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil IX yang meliputi Trenggalek turut menyuarakan pentingnya akses dalam mitigasi dan penanganan bencana alam.

Agus Cahyono, menekankan pentingnya kesiapsiagaan instansi terkait dalam menangani longsor yang mengganggu jalur utama transportasi dan distribusi logistik. Sementara itu, Hartono menyoroti pentingnya penguatan mitigasi bencana di wilayah yang memiliki kerawanan longsor dan ancaman cuaca ekstrem. (Yudhie)

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu