Sri Wahyuni Minta Pengentasan Kemiskinan Bojonegoro Diukur dari Pendapatan Warga
Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengevaluasi program pengentasan kemiskinan berdasarkan peningkatan pendapatan dan kemandirian keluarga. Meski tingkat kemiskinan turun menjadi 10,69 persen pada Maret 2026, ia menilai target satu digit harus didukung program terukur dan perlindungan daya beli masyarakat.
Sri Wahyuni Minta Pengentasan Kemiskinan Bojonegoro Diukur dari Pendapatan Warga
SURABAYA — Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadikan peningkatan pendapatan dan kemandirian keluarga sebagai ukuran keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, penurunan angka statistik perlu diikuti perubahan kondisi ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah tingkat kemiskinan Bojonegoro tercatat turun dari 11,49 persen menjadi 10,69 persen pada Maret 2026. Meski mengapresiasi capaian itu, Sri Wahyuni mengingatkan bahwa masih terdapat 134.930 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Apakah pendapatan keluarga meningkat, apakah mereka mendapat pekerjaan, dan apakah anak-anaknya memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” ujar Sri Wahyuni, Senin (19/10/2026).
Bantuan Sosial Perlu Diikuti Kemandirian Ekonomi
Politikus Partai Demokrat dari daerah pemilihan Bojonegoro–Tuban tersebut menilai bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi kelompok rentan. Namun, program tersebut perlu dihubungkan dengan pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat memiliki peluang meningkatkan penghasilan.
Ia mendorong pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat akses masyarakat terhadap kegiatan usaha produktif.
Menurut Sri Wahyuni, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima bantuan atau besarnya anggaran yang tersalurkan. Evaluasi juga harus memperhatikan apakah keluarga penerima manfaat mampu memperbaiki kondisi ekonominya secara berkelanjutan.
Kenaikan Garis Kemiskinan Jadi Perhatian
Selain mendorong kemandirian ekonomi, Sri Wahyuni menyoroti perubahan garis kemiskinan Bojonegoro yang meningkat dari Rp490.299 per kapita per bulan pada 2025 menjadi Rp531.534 pada Maret 2026.
Kenaikan sekitar 8,4 persen tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perlindungan daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Ketika biaya kebutuhan pokok meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Karena itu, penurunan angka kemiskinan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Sri Wahyuni meminta pembaruan data penerima manfaat dilakukan secara berkala agar program pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran.
Target Satu Digit Membutuhkan Evaluasi Terukur
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam laporan tersebut, jumlah penduduk miskin Bojonegoro berkurang sekitar 9.970 orang hingga Maret 2026. Penurunan sebesar 0,80 poin persentase itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengejar tingkat kemiskinan di bawah 10 persen.
Sri Wahyuni menilai target tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang jelas, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
“Target satu digit jangan hanya menjadi slogan. Harus ada peta jalan yang jelas, program yang terukur, dan evaluasi berkala. Kita ingin masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan, bukan hanya berpindah angka dalam statistik,” tegasnya.
Ia juga mendorong kerja sama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan dunia usaha agar program penanggulangan kemiskinan saling melengkapi serta tidak tumpang tindih.
Bagi Sri Wahyuni, capaian pengurangan kemiskinan perlu dipertahankan melalui kebijakan yang memungkinkan lebih banyak keluarga memperoleh pekerjaan, pendapatan layak, dan kesempatan meningkatkan taraf hidup.
(Geh)










