gerbang baru nusantara

Komisi B Prioritaskan Irigasi dan Ketahanan Pangan dalam RAPBD Jatim 2027

Komisi B DPRD Jawa Timur mengusulkan tambahan anggaran Rp223,72 miliar untuk delapan OPD mitra kerja dalam pembahasan RAPBD 2027. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memperoleh porsi usulan terbesar, yakni Rp77,90 miliar. Usulan tersebut diarahkan pada penguatan produksi pangan, irigasi, industri, UMKM, pariwisata, dan pemulihan lingkungan.

Punden Giri
Rabu, 28 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Juru Bicara Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (28/10/2026).

SURABAYA — Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp223,72 miliar bagi delapan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat ketahanan pangan, pengembangan industri, pemberdayaan usaha kecil, serta perlindungan lingkungan.

Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur Muhammad Arbayanto menyampaikan rekomendasi itu dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Menurut Arbayanto, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Pertanian Mendapat Porsi Usulan Terbesar

Dari total tambahan anggaran yang diajukan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memperoleh porsi terbesar, yakni Rp77,90 miliar. Anggaran tersebut diusulkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, perlindungan petani melalui asuransi usaha tani padi, serta penanganan wilayah rawan pangan.

Komisi B juga mengusulkan tambahan Rp30 miliar untuk Dinas Peternakan, antara lain guna mendukung vaksinasi hewan, peningkatan populasi sapi, dan penguatan keterkaitan sektor peternakan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan diusulkan memperoleh tambahan Rp20 miliar untuk peningkatan produktivitas garam, mutu hasil produksi, sarana usaha, dan pemasaran perikanan. Dinas Perkebunan mendapat usulan Rp15 miliar untuk benih unggul, pupuk, hilirisasi komoditas, serta pemanfaatan lahan tidak produktif.

Komisi B turut menyoroti risiko perubahan iklim terhadap pertanian dan ketersediaan air. Karena itu, penguatan irigasi dan kesiapan menghadapi potensi kekeringan menjadi bagian dari pertimbangan pengalokasian anggaran.

Industri, UMKM, dan Lingkungan Masuk Prioritas

Di luar sektor produksi pangan, Komisi B mengusulkan tambahan Rp30 miliar bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Fokusnya mencakup penguatan hilirisasi industri, pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), serta peningkatan hasil nyata dari kegiatan misi dagang.

Dinas Koperasi dan UKM diusulkan mendapat tambahan Rp10 miliar untuk mendukung program UKM Naik Kelas, kolaborasi dengan Millennium Job Center (MJC), dan perluasan pemasaran digital.

Pada sektor lingkungan, tambahan Rp20,82 miliar diajukan untuk Dinas Kehutanan. Kebutuhannya meliputi pengendalian kebakaran hutan, pemulihan Taman Hutan Raya Raden Soerjo, rehabilitasi lahan kritis, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial.

Adapun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diusulkan memperoleh tambahan Rp20 miliar untuk pengembangan desa wisata, penguatan hubungan dengan UMKM dan ekonomi kreatif, serta promosi pariwisata.

Komisi B Soroti Kemiskinan dan Ketimpangan

Arbayanto menyebut ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut masih dihadapkan pada persoalan pemerataan kesejahteraan.

“Pasalnya, tingkat kemiskinan di Jatim per Maret 2026 masih berada di angka 9,06 persen atau sekitar 3,712 juta jiwa, dengan Gini Rasio yang meningkat menjadi 0,365,” ujarnya.

Selain tambahan anggaran untuk delapan OPD, Komisi B merekomendasikan agar Biro Perekonomian mendorong peningkatan pagu modal pinjaman daerah menjadi Rp300 miliar sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat.

Arbayanto menegaskan bahwa rekomendasi Komisi B ditujukan untuk memastikan alokasi anggaran lebih terarah dan memberikan manfaat yang dapat diukur.

“Melalui catatan dan rekomendasi ini, Komisi B berharap eksekutif dapat memprioritaskan alokasi anggaran secara cermat agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya.

Usulan tambahan anggaran tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan RAPBD 2027 dan belum dapat dinyatakan sebagai alokasi yang telah disetujui dalam APBD definitif.

(Pun)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu