Tahura Raden Soerjo Jadi Prioritas, Komisi B Usulkan Rp7,71 Miliar
Komisi B DPRD Jatim mengusulkan tambahan anggaran Rp7,71 miliar dalam RAPBD 2027 untuk pemulihan ekosistem Tahura Raden Soerjo pascakebakaran, termasuk pengendalian kebakaran, rehabilitasi lahan kritis, dan pemberdayaan kelompok tani hutan.
SURABAYA – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp7.714.440.000 untuk pemulihan ekosistem Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo pascakebakaran. Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat paripurna penyampaian laporan komisi atas pembahasan Raperda APBD 2027 di Surabaya, Rabu (28/10/2026).
"Pemulihan ekosistem Tahura Raden Soerjo pascakebakaran menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian. Karena itu, kami merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp7.714.440.000," ujar Arbayanto.
Usulan tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan kawasan konservasi yang terdampak kebakaran. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi kawasan memerlukan perencanaan yang memperhatikan kondisi kerusakan, kebutuhan penanganan, serta keberlanjutan fungsi ekologis hutan.
Anggaran Dishut Jatim 2027 dan Kebutuhan Pemulihan Ekosistem
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp185,35 miliar setelah penyesuaian efisiensi.
Komisi B memandang pemulihan Tahura Raden Soerjo sebagai salah satu kebutuhan sektor kehutanan yang memerlukan dukungan anggaran tambahan.
Rehabilitasi kawasan pascakebakaran tidak hanya berkaitan dengan penanaman kembali vegetasi yang rusak. Pemulihan juga perlu mempertimbangkan kondisi habitat, fungsi konservasi tanah dan air, serta perlindungan kawasan dari risiko kebakaran berikutnya.
Agar pemanfaatan anggaran dapat dievaluasi, perencanaan kegiatan perlu didukung informasi mengenai lokasi prioritas, luas kawasan yang menjadi sasaran rehabilitasi, jenis vegetasi yang sesuai, dan tahapan pelaksanaan.
Indikator keberhasilan juga penting disusun secara terukur, antara lain melalui pemantauan pertumbuhan tanaman, perkembangan tutupan vegetasi, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan.
Aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari kebutuhan perencanaan rehabilitasi yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan anggaran kehutanan.
Komisi B Usulkan Penguatan Pengendalian Kebakaran Hutan
Selain pemulihan Tahura Raden Soerjo, Komisi B turut merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp1.254.187.000 untuk pemenuhan alat pelindung diri (APD) dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.
Dukungan terhadap perlengkapan dan fasilitas pengendalian kebakaran menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta kapasitas penanganan kebakaran di kawasan hutan.
Komisi B juga mengusulkan tambahan anggaran Rp7 miliar untuk rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan kawasan mangrove melalui pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkualitas.
Sementara itu, program penguatan ekonomi kelompok tani hutan dan perhutanan sosial direkomendasikan memperoleh tambahan anggaran Rp4,85 miliar.
Secara keseluruhan, empat usulan tersebut memperlihatkan perhatian Komisi B terhadap pemulihan kawasan terdampak, pencegahan kebakaran, rehabilitasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
Rehabilitasi Tahura Raden Soerjo Perlu Target Terukur
Pemulihan ekosistem Tahura Raden Soerjo membutuhkan pendekatan jangka panjang karena kawasan hutan memiliki peran dalam menjaga tata air, melindungi tanah, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, apabila rekomendasi tambahan anggaran disetujui, pelaksanaannya perlu disertai target dan indikator kinerja yang memungkinkan hasil rehabilitasi dievaluasi secara berkala.
Evaluasi tidak cukup hanya mengacu pada penyerapan anggaran atau jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga perlu mempertimbangkan perkembangan kondisi ekosistem pada kawasan yang menjadi sasaran pemulihan.
Kebutuhan pengukuran hasil program tersebut memiliki keterkaitan dengan pembahasan RAPBD Jawa Timur 2027 yang menekankan efektivitas belanja daerah.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur turut meminta agar setiap program prioritas dapat dihubungkan dengan lokasi pelaksanaan, penerima manfaat, dan indikator hasil pembangunan, sebagaimana diberitakan dalam artikel Golkar Soroti PAD dan Belanja Modal RAPBD Jatim 2027.
Rekomendasi tambahan anggaran pemulihan Tahura Raden Soerjo masih menjadi bagian dari proses pembahasan RAPBD 2027. Penetapan besaran akhir dan pelaksanaan kegiatan bergantung pada hasil pembahasan serta persetujuan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
(Geh)










