Imbas Pilpres Dilaksanakan April, UN Maju Bulan Maret
Imbas Pilpres Dilaksanakan April, UN Maju Bulan Maret
Imbas Pilpres Dilaksanakan April, UN Maju Bulan Maret
Pelaksanaan pilpres dan pileg yang diselenggarakan serentak psda April 2019 ternyata berimbas pada pelaksanaan ujian bsgi siswa. Karenanya pusat untuk memajukan jadwal ujian. Sementara Komisi E DPRD Jatim berencana mengundang Dinas Pendidikan Jqtim pada 15 Januari yang aksn datang.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan jika waktu pelaksanaan UN 2019 sedikit bergeser ke depan dibandingkan pada 2018. UN pada 2018 dimulai pada April, sedangkan UN pada 2019 dimulai pada Maret. Pergeseran ini karena menyesuaikan waktu puasa Ramadan yang diproyeksikan mulai 5 Mei 2019 serta pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara serentak.
"Jadwal UN pertama kali akan berlangsung di jenjang SMK/MAK dan sederajat pada 25-28 Maret. Selanjutnya diikuti UN SMA/MA pada 1,2, 4, dan 8 April. Sedangkan UN Program Paket C/Ulya pada 12-16 April, dilanjutkan UN SMP/MTs pada 22-25 April. Pemerintah juga mengagendakan UN Program Paket B/Wustha pada 10-13 Mei,"tegasnya, Senin (7/1).
Pria yang juga anggota Fraksi PAN menjelaskan bahwa tahun ini sebagaimana tahun lalu, UN di jenjang sekolah menengah atas akan dijalankan dengan 100% berbasis komputer atau disebut ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Target yang sama, tambahnys uga diterapkan pada MTS dan Paket B yang juga 100% UNBK. Sementara SMP ditargetkan 85% UNBK. “Untuk jenjang SMA/MA, SMK, dan Paket C ditargetkan 100% UNBK,” jelasnya.
Suli Da'im melanjutkan, BSNP juga telah meluncurkan prosedur operasional standar (POS) UN melalui surat edaran.
Dimana POS UN dan USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN dan USBN 2019. Secara umum kebijakan USBN dan UN 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan 2018. Perbedaan pada jadwal pelaksanaan dan proyeksi jumlah peserta.
“Kebijakan USBN dan UN pada 2019 secara umum tidak jauh berbeda dengan kebijakan USBN dan UN pada 2018. Perbedaan ada pada proyeksi jumlah peserta dan jadwal ujian,” terangnya.
Sedang mengenai soal ujian untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Suli Da'im menjelaskan bahwa materinya berupa soal pilihan ganda (PG) sebanyak 90% dan soal uraian 10%. Materi soal dari pusat sebanyak 20-25%. Sedangkan sisanya, yakni 75-80% soal USBN disusun oleh masing-masing guru di satuan pendidikan yang dikonsolidasikan oleh MGMP/ KKG/Forum Tutor/Pokja Pondok Pesantren Salafiyah.
Sedangkan soal UN 100% disiapkan oleh pusat. Semua soal dalam bentuk pilihan ganda, kecuali soal Matematika SMA/ MA, SMK/MAK, dan Paket C/Ulya yang terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat. “Demikian juga soal yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi (HOTS), masih diterapkan dalam UN 2019,” ungkapnya.
Terpisah Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo menegaskan pemanggilan Kadispendik Jatim yang dijadwalkan pada minggu depan terkait dengan persiapan UNBK juga kebijakan penyelenggaraan pendidikan terkhusus SMK/SMA di Jawa Timur. Agenda yang akan dibahas dalam Rapat Kerja tersebut menurutnya juga evaluasi SMA double track, SMK Blud, juga terkait kebijakan mutasi Guru dan Kepala Sekolah beberapa minggu yang lalu.
"Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK adalah PNS provinsi harus siap ditempatkan diseluruh jatim. Namun, menyangkut produktivitas kerja semestinya tetap mempertimbangkan usia purna, domisili atau jarak dengan rumah tinggal. Karena masih banyak keluhan bagi mereka perlu dirumuskan yang lebih bijak agar penyelenggaraan pendidikan bisa berjalan dengan baik,"papar politikus asal Partai Demokrat ini.
