Pemprov dan DPRD Jatim Dorong Peningkatan Elektrifikasi Daerah Terpencil dan Kepulauan - 85 Ribu Rumah di Jatim Belum Teraliri Listrik
Pemprov dan DPRD Jatim Dorong Peningkatan Elektrifikasi Daerah Terpencil dan Kepulauan - 85 Ribu Rumah di Jatim Belum Teraliri Listrik
Pemprov dan DPRD Jatim Dorong Peningkatan Elektrifikasi Daerah Terpencil dan Kepulauan
- 85 Ribu Rumah di Jatim Belum Teraliri Listrik
Pemprov Jatim mencatat ada sebanyak 85 ribu warga miskin yang belum tersambung listrik. Sedangkan penduduk Jawa Timur yang belum teraliri listrik mencapai 885 ribu Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 6,9 persen dari total penduduk Jawa Timur.
Karena itu Pemprov. Jatim menargetkan rasio elektrifikasi di Jatim naik dari 93,1 persen di tahun 2018 menjadi 96 persen pada tahun 2019. Upaya menaikkan elektrifikasi itu dengan menggenjot instalasi dan sambungan listrik baru khususnya untuk masyarakat miskin.
Kadis ESDM Jatim, Setiadjit mengatakan bahwa daerah-daerah yang banyak belum teraliri listrik berada di Kab Sumenep khususnya di wilayah kepulauan, Kab Sampang, Kab Situbondo, Kab Bondowoso, dan Kab Jember. ”Kalau daerah lain juga ada. Tapi yang paling banyak ya di lima kabupaten itu,” ujar Setiadjit saat dikonfirmasi, Kamis (10/1/2019)
Kendati demikian, Setiadjit tidak dapat memastikan menyelesaikan pemasangan ke 85 ribu rumah di tahun 2019. Hanya saja Pemprov Jatim menargetkan sebagian besar rumah sudah dapat menikmati listrik. Mengingat tahun 2019 pemprov membuat program pembuatan instalasi dan sambungan listrik baru ke 1.500 KK warga miskin.
Program ini, lanjut Setiadjit sudah dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM. Hasilnya, kementerian berjanji akan membuat intalansi dan memasang instalasi rumah sambungan rumah (IRSR) kepada 40 ribu warga miskin.
Di sisi lain, pemerintah juga akan membangun pembangkit listrik tenaga surya bagi warga miskin.
“Selain ke Kementerian ESDM, kami juga kerja sama dengan PLN untuk membuat jaringan baru di daerah-daerah terpencil,” beber mantan Kadisnakertrans Jatim.
Ia juga berharap perusahaan plat merah baik BUMN maupun BUMD bisa membantu dengan menyalurkan Corporate Sosial Respobility (CSR)-nya untuk pembuatan instalasi dan pemasangan sambungan baru bagi keluarga miskin. Penyaluran CSR dapat langsung ditujukan ke masyarakat miskin dan tugas Dinas ESDM hanya menfasilitasi tenaga untuk pemasangannya.
Terpisah, Aliyadi Mustofa Anggota Komisi D DPRD Jatim mengaku sangat mendukung upaya Dinas ESDM Jatim untuk meningkatkan elektrikasi khususnya bagi warga miskin. Sebab pihaknya sejak lama juga sudah memperjuangkan pemerataan aliran listrik bagi masyarakat Jatim.
Mengingat, masih banyak warga Jatim yang belum teraliri listrik hingga saat ini, khususnya di wilayah kepulauan Sumenep Madura dan daerah lainnya. "Kami apresiasi program elektrifikasi Dinas ESDM Jatim sebab ini sudah menjadi kewajiban Pemprov Jatim," ujar Politisi asal Madura.
Politisi asal PKB ini juga mendorong Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementrian terkait seperti Kemen ESDM dan Kemen BUMN. "Paling tidak BUMN-BUMN yang ada di Jatim bisa memberikan CSR untuk membantu pembangunan sambungan listrik baru maupun pembangkit listrik tenaga surya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan sehingga bisa memenuhi target yang sudah dibuat oleh Pemprov Jatim," pungkas Aliyadi Mustofa.
