Komisi E Dorong Disnakertrans MoU Perusahaan Tampung Lulusan BLK

Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong agar Disnakertransduk Jatim melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan agar mau menampung anak muda yang lulus dari Balai Latihan Kerja (BLK).

 

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subiati menegaskan, BLK adalah tempat pencari kerja karena memberikan pendidikan skill. Maka, Pempov Jatim harus mengutamakan BLK agar peralatan yang lama bisa diupgrade lagi.

 

Politisi asal Partai Demokrat menjelaskan, seseorang yang mencari pekerjaan harus memiliki skill yang mumpuni. Dengan begitu, perusahaan bisa menerima tenaga kerja yang mempunyai skill sesuai kebutuhan industri.

 

"Harus memberi tambahan di R-APBD 2021," terangnya.

 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu menerangkan, pandemi covid-19 memang banyak refocusing anggaran. Dimana program yang dinilai kurang urgent anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19. Namun khusus BLK, ia meminta alokasi anggaran tidak dikurangi.

 

Subiati berharap Disnakertrans melakukan jemput bola dengan kerjasama SMK. Dengan begitu, lulusan SMK bisa langsung ditampung di BLK untuk mengolah skillnya. 

 

Tak hanya itu saja, Pemprov Jatim bisa melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan multinasional. Seperti halnya Unilever, atau perusahaan lainnya.

 

"Kalau sudah kerjasama dan anak itu punya skill bagus, pasti akan diterima," tambahnya.

 

Anggota DPRD Jatim, Benyamin Kristianto meminta agar pemerintah memikirkan nasib anak muda. Terutama yang ingin mendapatkan pekerjaan. Mereka ingin mendapatkan skill yang bagus agar diterima perusahaan yang dilamarnya.

 

"Mereka ini daripada nongkrong-nongkrong atau kegiatan yang kurang positif. Dengan dilatih mudah-mudahan bisa menjadikan modal (skill) ditempatnya masing-masing," paparnya.

 

Politisi asal Partai Gerindra itu mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar anak yang usai mengikuti pelatihan di BLK diberi modal dana. Dengan begitu, skill dan modal yang dimiliki dapat digunakan untuk wirausaha.

 

"Dorong gubernur agar tidak hanya program pelatihan. Kalau tidak dilanjutkan, ketika di daerah tidak ada modal tidak bisa usaha kecil-kecilan di daerahnya," katanya 

 

Tak hanya itu saja, Pemerintah harus membuat jaringan dengan perusahaan sehingga skill yang dimiliki lulusan SMK bisa bermanfaat. Pemerintah bisa membantu dalam pemasaran produk yang dibuat lulusan BLK.

 

"Harus ada marketing dengan perusahaan. Selain membuat benda bisa dijual, apakah itu di jual di online untuk mendapatkan penghasilan," pungkasnya.