Tolak Impor Garam, BEM Nusantara Mengadu ke DPRD Jatim

Tolak Impor Garam, BEM Nusantara Mengadu ke DPRD Jatim

Puluhan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai Perguruan Tinggi di Jawa Timur geruduk gedung DPRD Jawa Timur, Senin (15/7/2019). Elemen Mahasiswa yang bergabung di dalam organisasi BEM Nusantara menolak adanya impor garam, sehingga pemerintah diminta membatalkan kebijakan impor garam 2,7 juta ton.

Koordinator BEM Nusantara, Cahya Nugraha menjelaskan, hingga saat ini penyerapan garam lokal masih rendah. Mengingat kebijakan impor menyebabkan produksi  garam mati.

"Impor garam berakibat matinya produksi garam lokal di daerah-daerah penghasil," kata Cahya, di Gedung DPRD Jatim, Senin 15 Juli 2019.

Impor garam hanya menguntungkan pelaku industri, sementara petambak sangat dirugikan. Akibatnya masyarakat pesisir yang biasanya menjadi petambak garam mulai beralih ke produksi lainnya. 

"Mereka realistis karena tidak adanya kepastian penyerapan hasil produksi mereka," jelasnya.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah agar meningkatkan kualitas produksi garam lokal dan menetapkan harga penjualan pokok (HPP) garam.

"Saat ini, harga garam anjlok mencapai Rp300 perkilonya. Kasihan para petani garam," katanya.

Perwakilan mahasiswa pun diterima langsung oleh Anggota DPRD Jatim, Zainul Lutfi. Lutfi mengaku akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke jajaran pemerintah terkait.

Luthfi menilai Permasalahan impor garam selalu terjadi tiap tahun karena hingga saat ini belum ada solusi konkret untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas garam lokal. 

"Mau tidak mau, dampak masalah impor akan berhubungan langsung untuk masyarakat. Potensinya, 5-10 tahun akan begini terus," katanya