BEM Nusantara Minta Impor Garam Dibatalkan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur mendatangi DPRD Jawa Timur, belum lama ini. Mereka yang bergabung di dalam organisasi BEM Nusantara ini menuntut pemerintah dapat membatalkan kebijakan impor garam yang kini mencapai 2,7 juta ton.
Dalam aksi di DPRD Jatim, puluhan Mahasiswa tersebut langsung diterima langsung oleh anggota Komisi B bidang perekonomian DPRD Jatim, Zainul Lutfi di ruang Banmus.
Koordinator Nusantara Pulau Jawa BEM Nusantara, Cahya Nugraha menjelaskan bahwa kebijakan impor tersebut menyebabkan penyerapan garam produsen lokal berkurang. "Impor garam berdampak pada matinya produksi garam lokal di daerah-daerah penghasil garam," kata Cahya ditemui di ruang Banmus.
Pihaknya menilai bahwa kebijakan impor garam hanya menjawab permasalahan pelaku industri, namun merugikan penambak garam. "Sehingga, hal ini sekaligus menggeser profesi masyarakat pesisir yang biasanya menjadi penambak garam kini semakin sedikit. Mereka bersikap realistis karena tidak adanya kepastian penyerapan hasil produksi mereka," jelasnya.
Oleh karenanya, selain menuntut pembatalan impor garam, Mahasiswa juga berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas produksi garam lokal sekaligus menetapkan harga penjualan pokok (HPP) garam. "Saat ini, harga garam anjlok mencapai Rp300 perkilonya. Kasihan para petani garam," katanya.
Sementara itu menanggapi masukan dari Mahasiswa, Anggota Komisi DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengatakan akan menerima dan menampung aspirasi dari mahasiswa tersebut dan akan meneruskan ke jajaran pemerintah terkait.
Lutfi menjelaskan bahwa masalah impor garam selalu terjadi tiap tahun. Sebab, hingga saat ini belum ada solusi konkret untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas garam lokal. "Mau tidak mau, dampak masalah impor akan berhubungan langsung untuk masyarakat. Potensinya, 5-10 tahun akan begini terus," katanya.
Lutfi juga akan memastikan data yang digunakan sebagai dasar impor tersebut. "Konstruksi program seharusnya berbasis data. Kalau data salah, maka programnya pun salah. Untuk itu, data tersebut perlu dipastikan," kata Anggota politisi asal Fraksi PAN Jatim
