DPRD Jatim Dukung Anggaran Besar Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Di APBD 2020

DPRD Jatim Dukung Anggaran Besar Untuk Pendidikan Dan Kesehatan Di APBD 2020

Fraksi Partai Demokrat DRPD Jatim mendukung upaya Pemprov Jatim yang memberikan anggaran cukup besar untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Dua dinas ini digelontor dana hingga Rp.11,5 triliun, dengan rincian Dinas Pendidikan 7,1 Triliun dan Dinas Kesehatan 4,3 Triliun.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti menyebut ada upaya agar APBD Jatim 2020 lebih menyentuh kebutuhan masyarakat sejalan dengan instruksi Mendagri yang meminta agar APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota lebih mengedepankan anggaran modal dari pada anggaran untuk kebutuhan pegawai dan perjalan dinas.

“Saya rasa sudah terlihat selaras ya, untuk komisi E misalnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan jauh lebih besar dibanding anggaran lainnya,” jelas politisi asal Dapil Pacitan Ponorogo ini saat dikonfirmasi, Selasa (29/10).

Selain Dinas Pendidikan dan Kesehatan, lanjut politisi perempuan yang akrab disapa Bu Anti ini menyebutkan dinas PU Binamarga mendapat jatah Rp.1 triliun lebih, dengan kemampuan APBD Jatim sebesar Rp.33,7 triliun.

Dengan anggaran yang berpihak dan menjawab kebutuhan masyarakat diharapkan Pemprov Jatim mampu mengerek berbagai persoalan berat yang sedang dihadapi masyarakat. “Pendidikan anak-anak kita jadi lebih baik, kan SPP gratis, seragam juga gratis. Sedang kesehatan kita berharap masyarakat pedesaan bisa lebih terperhatikan. Termasuk masalah jambanisasi yang sedang digalakkan oleh Pemprov Jatim,” ungkap anggota komisi E DPRD Jatim ini.

Sementara itu Ketua FKB DPRD Jatim Anik Maslachah mengaku sudah memerintahkan agar anggota benar-benar melakukan kritisi terhadap anggaran untuk kebutuhan masyarakat terutama di pendidikan dan kesehatan, “Kita setuju dengan Mendagri agar belanja modal lebih besar dari pada anggaran rutin , sebab itu kita minta kepada anggota fraksi PKB agar meneliti dan mengkritisi anggaran APBD yang nanti akan dibahas terutama memperjuangkan agar anggaran untuk kebutuhan masyarakat langsung atau belanja modal bisa diatas 50 %,”ujarnya.

APBD Jatim 2020 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Yang pasti APBD 2020 bukan karena daftar keinginan Gubernur, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan RPJMD, RKPD yang sudah di sahkan, sehingga tidak ada program copy paste,” imbuhnya.