Iuran BPJS Naik, Demokrat Desak APBD Jatim Tetap Alokasikan Jamkesda

Iuran BPJS Naik,  Demokrat Desak APBD Jatim Tetap Alokasikan Jamkesda

Naiknya iuran BPJS hingga 100 persen per Januari 2020 memang sangat nemberatka masyarakat. Tak terkecuali dengan seluruh partai yang duduk di DPRD Jatim. Dalam waktu dekat Komisi E DPRD Jatim berencana memanggil BPJS Kesehatan untuk dilakukan klarifikasi.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subianti menegaska jika hampir seluruh partai menolak kenaikan iuran BPJS yang berlaku per Januaru 2020. Ini karena kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan layanan. Meski diakui jika senagian masyarakat sering menunggak iuran yang mengakibatkan BPJS devisit sehingga banyak berhutang ke Rumah Sakit milik pemerintah

"Jujur terkadang kita tidak dapat menyalahkan BPJS saat banyak tunggakan di sejumlah rumah sakit milik pemerintah. Karena disisi lain jika ada keluarga dari masyarakat sehaf, mereka malas bayar iuran, sehingga beban BPJS sangat berat. Tapi apapun kondisinya tetap BPJS tidak bisa menaikan iurannya hingga 100 persen dalam kondisi ekonomi bangsa yang memprihatinkan.

Apalagi kenaikan ini tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan, " tegas perempuan cantik ini yang juga Ketua Frajsi Demokrat.

Guna mengantisipasi maayarakat Jatim yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan akubat tidak bisa membayar iuran, Anti demikian nama  Ketua  Ftaksi  Demokrat ini  mendesak  dalam  pembahasan  RAPBD Jatim 2020 juga  mengalokasikan  anggaran  Jamkesda sebesar      Rp. 500 miliar.

"Seperti tahun-tahun lalu APBD Jatim selalu mengalokasikan untuk Jamkesda. Hal ini sebagai antisipasi terhadap layanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak tercover BPJS,"lanjutnya.

Disisi lain, pihaknya mendukung penuh adanya masyarajat yang ramai-ramai pindah kelas. Mengingat untuk kelas satu dan dua, iuran perbulannya sangat mahal. "Saya kira itu logis, masyarakat berpindah kelaa. Apalagi mereka menanggung iuran tidak cuma satu orang saja, tapi satu keluarga. Sehingga dapat dibayangkan berapa besar anggaran yang disisihkan. Sementara untuk majan sehari-hari saja, mereka sudah keberatan,"lanjut politisi asal Ponorogo ini