Tak Jelas Nasibnya, Sejumlah GTT/PTT Mengadu ke Komisi E

Tak Jelas Nasibnya, Sejumlah GTT/PTT Mengadu ke Komisi E

Karena tidak ada kebijakan yang jelas dari Mendikbud terhadap nasib  GTT/PTT non K disejumlah sekolah negeri di Jatim, memaksa mereka mengadu ke Komisi E DPRD  Jatim. Dalam kesempatan tersebut komisi E mendesak ke Pimpinan DPRD Jatim untuk memberikan rekomendasi dalam acara rakor ysng rencananya dilaksanakan pada 20 Februari 2020.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menegaskan jika saat ini nasib para GTT dan PTT yang usianya diatas 35 tahun atau non K tidak jelas. Untuk masuk PNS jelas sulit, karena kendala usia dan test akademik, meski pengabdian mereka sudah puluhan tahun. Termasuk untuk masuk tenaga P3K harus menjalani sejumlah kompetensi yang jelas usia mereka sudah tua tentunya tidak sesuai dengan batasan yang disyaratkan oleh pemerintah.

"Kasihan mereka, pengabdiannya di sekolah negeri sudah puluhan tahun lamanya. Adapun gaji mereka yang diterimanya perbulan antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Karenanya perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk mereka agar hidup mereka bisa sejahtera,"tukas politikus asal PKB Jatim, Sabtu (8/2/2020).

Ditambahkannya, tahun lalu Dindik sudah pernah bersurat ke Mendikbud terkait posisi GTT/PTT yang ada di Jatim mencapai ribuan orang ini. Ternyata hingga kini belum ada jawaban. "Kami berharap ada kebijakan khusus pemerintah terhadap nasib mereka,"tegas perempuan ayu ini.

Sementara terkait rekomendasi dari Pimpinan DPRD Jatim akan dibawa ke rakor karena ini wajib dibawa oleh GTT/PTT yang hadir dalam acara yang rencananya digelar di Jakarta tersebut.

Terpisah, Sampurni, GTT dari  mengakui jika ribuan GTT/PTT yang mengajar dia sekolah negeri SMA/SMK dan Sekolah kebutuhan khusus hingga kini nasibnya tidak jelas. Padahal pengalaman dan pengabdian mereka mengajar puluhan tahun. Untuk itu merwka minta dewan mendukung desakan mereka untuk mendapatkan status yang jelas.

"Memang dalam waktu dekat ini teman-teman GTT/PTT akan menggelar rakor di Jakarta. Dalam ini mereka harus mendapat dukungan guna menyuarakan desakan nasib mereka yang hingga kini tak jelas,"lanjutnya.