Door to Door Jurus Kampanye Andalan PDIP Jatim di Pilkada Serentak 2020

Dalam rangka merealisasikan target kemenangan Pilkada serentak 2020 di 13 kabupaten/kota di Jatim, DPD PDI Perjuangan Jatim meminta kepada seluruh kader partai berlambang kepala banteng supaya menggalakkan kampanye door to door untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. "Pilkada serentak tahun 2020 ini di tengah pandemi Covid-19, sehingga kampanye konvensional mengumpulkan orang banyak di tempat terbuka tak mungkin dilakukan karena resikonya terlalu besar. Jadi pilihan terbaik dan efektif adalah dengan door to door atau dari rumah ke rumah," kata Kusnadi ketua DPD PDI Perjuangab Jatim saat dikonfirmasi Minggu (20/9/2020). Alasan kampanye akbar tidak dilakukan, lanjut ketua DPRD Jatim karena diantara kita tidak tahu siapa yang membawa virus covid desiase dan bisa menularkan ke orang lain. "Kampanye akbar di tengah pandemi covid-19 itu bisa jadi bumerang. Sebab jika sampai ada yang tertular setelah mengikuti kampanye akbar, tentu paslon yang bersangkutan akan habis, karena sebelum menjadi pemimpin saja sudah berani mengorbankan rakyat, apalagi jika sudah menjadi pemimpin," dalih Kusnadi. Ia optimis dengan kampanye dari rumah ke rumah paslon yang diusung PDI Perjuangan mampu memenangkan kontestasi Pilkada. Sebab struktur partai yang dimiliki PDI Perjuangan sudah sampai desa bahkan tingkat RW/RT. "Kalau struktur partai bergerak bersama-sama dibantu seluruh kader dan para relawan, saya yakin PDI Perjuangan bisa memangkan paslon yang diusung di pilkada serentak 2020 di Jatim, termasuk memenuhi target 13 kemenangan di kabupaten/kota di Jatim," tegas Kusnadi. Di sisi lain, PDI Perjuangan juga sudah menyiapkan seluruh kebutuhan internal partai untuk Pilkada serentak 2020. "KIta sudah siapkan anggaran hingga akomodasi saksi di tiap TPS minimal 2 orang, bisa di dalam atau di luar TPS. Ini bukan hanya berlaku di Jatim tapi di seluruh Indonesia," beber Kusnasi. Oleh karena itu, berkaca dari pengalaman-pengelaman pilkada sebelumnya, pihaknya mengimbau supaya ketua DPC PDI Perjuangan tidak masuk tim pemenangan atau tim kampanye paslon. Tujuannya, supaya bisa mengawasi dan mengomando mesin partai untuk terus bergerak dan tidak menjadi subordinat yang bertanggungjawab kepada paslon. "Setelah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon, praktis partai pengusung sudah tidak banyak diperlukan karena yang bekerja adalah tim kampanye paslon. Masak partai yang mengusung paslon nanti bertanggungjawab kepada paslon, biarlah sekretaris atau bendahara yang masuk tim kampanye tapi ketua sebagai simbol partai jangan, supaya partai bisa memberi masukan kepada paslon," jelas Kusnadi. PDI Perjuangan, kata Kusnadi sudah bergerak menjadi partai modern dan mandiri. Artinya, dalam setiap kegiatan yang melibatkan mesin partai akan dbiayai sendiri. Termasuk dalam mengikuti agenda politik pemilihan kepala daerah. "Biarlah paslon bergerak bersama tim kampanye, tapi PDI Perjuangan juga bergerak berseiring dengan tujuan yang sama yaitu memenangkan Pilkada sesuai dengan intruksi ketua umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi mesin partai harus jalan karena partai sudah menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan," pungkas politisi asal Sidoarjo ini.