Komisi B DPRD Jatim Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

Rencana Pemerintah yang akan melakukan impor beras, dinilai layak untuk ditolak. Hal itu disampaikan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Daniel Rohi.

Menurutnya, kebijakan itu akan memberikan tekanan kepada para petani. Dimana saat ini, panen raya akan segera dilakukan, yakni pada akhir Maret sampai pada pertengahan April 2021, namun dihadapkan dengan kabar rencana impor beras.

"Ketika mereka mulai menanam padi,mereka berhadapan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi, bahkan adapupuk yang hilang dari pasaran, sehingga itu sangat menyulitkan mereka," katanya, Jumat (26/3/2021).

Daniel menegaskan, saat ini para petani Jatim sedang memasuki musim panen raya. Dengan demikian, diperkirakan suplay beras akan meningkat, dan apabila ditambah dengan beras impor, maka dikhawatirkan harga beras akan turun.

"Sehingga petani akan mengalami kerugian, karena ongkos produksi tidak bisa ditutupi dengan harga jual yang rendah," tegasnya.

Oleh sebab itu, Daniel meminta agar rencana mengimpor beras ditunda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 produksi gabah di Jatim mencapai 9,9 juta ton atau setara dengan 5,71 juta ton.

"Sedangkan kebutuhan beras di Jawa Timur, mulai periode Januari sampai Juni, adalah sebanyak 4 juta ton. Dengan asumsi konsumsi sebesar 2,1 juta ton," ungkapnya.

Dengan demikian, Jatim masih surplus beras sebanyak 1,9 juta ton. Dengan melihat kondisi di Jawa Timur, impor beras dinilainya tidak rasional dan tidak kontekstual.  

"Oleh sebab itu, sekali lagi kita mohon supaya pemerintah bisa menahan diri, dan mengkaji kembali keuntungan dan kerugian dari pada impor yang sedang direncanakan, kalau boleh ditolak," pintanya.

Kedepan kata Daniel, ia menginmau kepada pemerintah untuk melakukan prediksi lebih tepat terkait dengan neraca produksi beras. Seperti, berapa besar produksi pertahunnya, dan berapa besar konsumsi beras tersebut.