Soal Peredaran Narkoba di Pesantren, Ini Kata Fraksi PKB DPRD Jatim

Beberapa pekan lalu, Polda Jawa Timur merilis tentang kasus narkoba di Jawa Timur selama 3 bulan. Dari 1.800 kasus narkoba 15 kasus adalah kasus narkoba di pesantren.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Ubaidillah mengatakan bahwa pihaknya mendukung aparat kepolisian untuk menindak tegas jika memang ada peredaran narkoba di Pesantren.

“ini menjadi tugas kita bersama untuk mendukung aparat kepolisian untuk menindak tegas kalau itu memang terjadi, itu sikap kami,” ujarnya, Senin (19/4/2021).

Ubaidillah mengatakan, meskipun ia tak tahu apakah yang tertangkap adalah pengurus Ponpes atau Santrinya, Fraksi PKB mendorong agar ada muatan materi pendidikan yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga kata Ubaidillah hal-hal yang berkaitan dengan peredaran narkoba di Ponpes tak terjadi lagi.

“Harapan saya dengan peristiwa ini menjadi refleksi kita semua karena ini jelas pukulan terhadap Pesantren dan juga NU karena kebanyakan yang Pesantren itu kan NU nah ini akan kami tindak lanjuti,” tutur Ubaidillah

Ia juga menuturkan jika gerakan bandar narkoba ini telah mengarah ke pesantren, nantinya pihaknya akan mencoba untuk memberitahu PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) yang memiliki pesantren untuk lebih meningkatkan kehati-hatian.

“Karena setahu saya santri itu 24 jam ada pengawasannya dia tidak bisa keluar dari Pondok. Pesantren ada aturan-aturan yang mengatur, celahnya dari mana ini yang saya bingung,” jelasnya.

Menurutnya harus ada evaluasi ke depan untuk antispasi narkoba. Karena kata Ubaidillah ada santri yang bermukim di Pesantren dan ada santri yang tidak bermukim di pesantren.

“Kalau santri yang bermukim berarti harus ada evaluasi total di Ponpes tapi kalau hanya santri yang tidak bermukim ya mungkin evaluasinya memperketat pengawasan di pesantren,” tutup anggota Fraksi PKB DPRD Jatim itu.