Komisi D DPRD Jatim Dorong Pembangunan Jalan dan Pengairan di Ngawi Guna Peningkatan Lumbung Pangan

Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah terus dikembangkan, termasuk salah satunya di Kabupaten Ngawi. Komisi D DPRD Jatim turut mendorong pengembangan sektor infrastruktur jalan dan pengairan guna mendukung keberlangsungan lumbung beras di Kabupaten Ngawi.

Sebagai dorongan dan dukungan tersebut, Komisi D DPRD Jatim melakukan kunjungan ke Kabupaten Ngawi untuk menyerap aspirasi dari pemerintah setempat secara langsung. Rombongan yang terdiri dari Guntur Wahono, Martin Hamongan, Makin Abbas, Satib, Hidayat, Masduki, Sri Hartatik, dan dipimpin wakil ketua Komisi D, Ashari diterima oleh Sekda Kabupaten Ngawi, M Sodiq Triwidiyanto, di Pendopo Kabupaten Ngawi, Selasa (13/9/2022).

“Ini (pertemuan) memang kita sudah mengagendakan jauh sebelumnya bahwa di Ngawi ini menjadi lumbung padi 2021, maka kami perlu ke sini,” kata Ashari.

Kabupaten Ngawi yang memiliki lahan pertanian sekitar 50.715 hektar ini menjadi penghasil padi nomer satu se-Jatim mengalahkan Kabupaten Lamongan.  Untuk mempertahankan posisi tersebut, maka yang dibutuhkan adalah dukungan infrastruktur mulai dari pengairan dan jalan.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa aspirasi yang didapat oleh Komisi D. Diantaranya terkait dengan usulan peningakatan kelas beberapa ruas jalan di Ngawi yang saat ini masih dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk dijadikan sebagai kewenangan pemerintah Provinsi. Usulan ini untuk meningkatkan kualitas jalan, sehingga akan memberikan kontribusi bagi perekonomian.

Pemkab Ngawi juga merencanakan pembangunan ring road utara yang menghubungkan dengan Kabupaten Bojonegoro. Untuk pembangunan tersebut, Pemkab Ngawi akan bekerjasama dengan Pemkab Bojonegoro. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan jalan yang menghubungkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan, terkait dengan pengairan, diketahui setidaknya ada 12 irigasi di Kabupaten Ngawi yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari 12 irigasi tersebut mampu mengcover 10.000 hektar daerah wilayah pertanian. Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggran setiap tahun untuk rehabilitasi dan pemeriharaan.

“Yang menjadi catatan bahwa masih banyak PR. Seandainya terlaksana dengan baik (jalan dan pengairan), bukan tidak mungkin lumbung pangan itu menjadi meningkat pada tahun tahun mendatang,” sambung Ashari.

Dengan adanya beberapa aspirasi tersebut, maka Komisi D akan mengawal untuk mendorong percepatan berbagai program itu. “Kami mendorong untuk menekankan pada gubernur sejauh mana usulan peningtakan kewenangan jalan tersebut supaya segera dijadikan jalan provinsi,” sambung politisi dari Partai Nasdem ini.

Bahkan, dia menekankan supaya semua usulan dan permasalahan tersebut bisa terealisasi pada 2023 mendatang melalui alokasi anggaran pada APBD 2023. Sebab dia menilai bahwa permasalahan jalan dan pengairan ini sama sama urgen dan menjadi prioritas untuk mendukung keberlangsungan lumbung pangan di Ngawi.

“Kita anggota dewan di provinsi mendorong terkait dengan anggaran. Tadi setelah kita lakukan pertemuan, maka kabupaten Ngawi menjadi prioritas.  Tahun 2023 menjadi prioritas pembangunan jalan pada dua kabupaten (Ring road utara) menajdi perirotasn dan juga irigasi,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Ngawi, M Sodiq Triwidiyanto menyampaikan masalah pengairan dan jalan di Ngawi adalah prioritas pertama dari Bupati. Bahkan, pada APBD 2021 – 2022 difokuskan di infrastruktur dengan anggaran Rp 186 miliar anggaran untuk infrastruktur yang dikelola oleh PU.

“Dari sini ada beberapa kendala adalah dulu sebelum dibangun 4 jembatan terbaru. Ngawi yang ada di belah Bengawan Solo dan Bengawan Madiun ketemunya di Benteng Pendem dan sekarang direnovasi tahun ini akan diresmikan pak presiden. Di wilayah utara Bengawan Solo lebih tertinggal dan Pak Bupati bahkan bapaknya Pak Oni  (Bupati sebelumnya) mewanti wantu untuk dibuatkan jembatan untuk menghubungkan antara Ngawi selatan dan utara,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa kondisi pengairan yang menjadi kendala adalah tiap musim hujan di daerah kewadungan itu selalu banjir. Maka dia mengharapkan dukungan dari Komisi D DPRD Jatim untuk mengatasi masalah tersebut.

“Tentunya sangat berterimakasih dengan segala macam keterbatasan anggaran. Dengan kehadiran komisi D harapannya kekurangan pembiayaan irigasi bisa teratasi, apalagi waduk  yang mengairi 3.500 hektar ini kalau tidak terlesaikan maka bisa menjadi penghambat lumbung padi. Jadi kehadiran komisi D ini menjadi pendorong untuk percepatan memulihan di waduk – waduk dan jalan-jalan yang masih jelek untuk bisa ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim, Masduki meminta hasil telaah terkait penyebab banjir seperti yang disebut Sekda Kabupaten Ngawi tersebut. “Itu hasil telaah kami supaya diberikan, supaya kami bisa mendorong pada teman untuk menganggarkan pada program itu. Jangan sampai Ngawi yang menjadi lumbung beras Jatim jangan sampai berkurang,” katanya.