gerbang baru nusantara

Lilik Hendarwati Sebut Aset Pemprov Jatim Butuh Revitalisasi

Lilik Hendarwati Sebut Aset Pemprov Jatim Butuh Revitalisasi

Yuli Iksanti
Rabu, 21 September 2022
Bagikan img img img img
Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jatim yang jumlahnya mencapai ribuan gedung, mengakibatkan aset-aset tersebut banyak yang kondisinya memprihatinkan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD provinsi Jatim Lilik Hendarwati.
rn
Wanita cantik berhijab ini mengisahkan bahwa kondisi bangunan maupun peralatan yang ada di berbagai lokasi yang merupakan aset berharga tersebut, memprihatinkan. Miris. Karena lokasi aset-aset tersebut sangat strategis.rnrn"Setahuku, hampir semua aset Jatim yang ku kunjungi kecuali SMK yo, kondisinya berat kabeh. Bangunannya lawas, sebagiannya sudah rusak, bahkan sudah tak beratap sehingga ndak bisa digunakan lagi. Kebun holtikultura lawang misalnya, bangunannya sudah melas, alat laboratoriumnya sudah banyak yang rusak dan butuh peralatan yang baru untuk cek unsur harga tanah," terang anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini.rnrn"Terus aset bangunan di depan alun-alun Mojokerto yang digunakan dinas kehutanan dan pengairan, kondisi yo sama.rnKoyok rumah hantu. Padahal masih dipakai aktif dan ada di tengah kota," sambung bendahara DPW PKS Jatim ini.rnrnAnggota fraksi PKS PBB dan Hanura DPRD provinsi Jatim ini menyebutkan bahwa bangunan rnitu termasuk sebagai bangunan cagar budaya. Sebenarnya tempatnya sangat strategis, tapi kondisinya tak terawat, bahkan nyaris ambruk.rnrnKetika ditanyakan mengapa pemerintah provinsi Jatim tidak menganggarkan revitalisasi gedung tersebut,rnrn"Mestinya sudah. Maka kedatangan kami kesana juga untuk memberikan dorongan, agar bu gubernur juga memberikan perhatian pada aset bangunan provinsi yang butuh renovasi," lanjutnya.rnrnLilik menyampaikan bahwa karena memang jumlahnya ribuan dan tidak termasuk skala prioritas, bisa jadi tidak di infrastruktur.rnrn"Mungkin sekarang ini memang perlu pengelolaan aset yang baik, dengan melibatkan pihak ketiga. Kalau pemprov tidak mampu,rntentu dengan menyiapkan payung hukum yang jelas agar tidak malah hilang," pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu