Dinilai Hanya Cukup untuk Enam Bulan, Komisi E DPRD Jatim Minta Anggaran BPOPP Ditambah

Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti soal Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah yang dinilai hanya cukup untuk masa enam bulan saja. Untuk itu, Komisi E meminta keseriusan pemerintah atas program tersebut dengan menambahkan anggaran guna memenuhi enam bulan ke depan.

Juru bicara Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono, mengatakan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berus mendapatkan prioritas dalam kebijakan anggaran daerah. Selain itu, anggaran pendidikan berkualitas harus dilaksanakan oleh pemeirntah provinsi dalam rangka mewujudkan Jatim cerdas sebagai mana menjadi amanat dalam RPJMD provinsi Jawa Timur.

“Dalam rangka melaksanakan ini semua, komisi E merekomendasikan pada gubernur Jawa Timur untuk mengalokasikan anggaran BPOPP pada semua SMA, SMK, dan BLK negeri maupun swasta secara penuh sebanyak 12 bulan, dengan menambahkan sisa kekurangan anggran BPOPP selama enam bulan dalam PAPBD 2022 sebesar Rp466.906.335.000,” katanya dalam rapat paripurna laporan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (12/9/2022).

Deni yang ditemui setelah rapat paripurna menegaskan bahwa anggaran BPOPP dianggap masih dalam batas rasional sehingga sangat mungkin untuk dilakukan penambahan anggaran untuk enam bulan kemudian.

“Hal ini terkait dengan pendidikan yang wajib jadi kita mendorong untuk kemudian dianggarkan Rp 466 miliar sekian ini untuk bisa dimasukkan di PAPBD. Itu karena baru enam bulan, ya itu separuhnya, jadi harus ditambahkan, karena kan nggak mungkin kan cuman 6 bulan sedang satu tahun kan 12 bulan,” katanya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan bahwa Tistas (Pendidikan Gratis Berkualitas) adalah janji kampanye dari Gubernur. “Kami mengapresiasi perhatian dari Komisi E. Tentunya prosedur penghitungan itu bukan sekedar berapa bulan, tetapi cukup tidaknya. Jadikan bulan itu hitungannya dikalikan jumlah kepala, jumlah siswa, padahal operasional cosh sekolah itu kadang tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa. Nah, ini yang tadi saya langsung cek ke pak Sekda dipastikan hitungannya cukup (untuk satu tahun),” tandasnya.

Namun demikian, lanjutnya, dia tetap mengapresiasi rekomendasri tersebut terlebih lagi saat ini dalam situasi ramai beredar “sumbangan pungli berbau sumbangan” yang akan menjadikan semakin rumit jika ada anggapan bahwa anggarannya kurang memadai. Sehingga apa yang disampaikan komisi E menjadi perhatian sangat penting bagi Pemprov untuk bisa juga diluruskan.

“Tapi hitungan itu tadi, jangan dihitung per kepala kali berapa bulan, tidak begitu juga, itu tadi yang diinfo oleh Pak Sekda. Tapi dihitung betul, sebenarnya sekolah untuk bisa menyediakan pendidikan kepada siswa-siswinya tanpa mewajibkan adanya tambahan biaya itu berapa? Kalaupun setelah itu katakanlah ada hal-hal baik yang perlu dilanjutkan tapi tidak mungkin di-cover oleh kami, seperti misalnya ekstrakurikuler yang memang penting, kegiatan yang memang penting dan tidak boleh dipaksakan baik secara langsung maupun halus. Nah itu mungkin harus rancang secara seksama,” tegasnya.