Fraksi Demokrat dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Gelombang aksi elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM subsidi di Jawa Timur terus bergulir. Terbaru datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim, Kamis (8/9/2022) sore.   

 

Ravi Hafidz ketua DPD GMNI Kota Surabaya dalam orasinya mengatakan bahwa BBM merupakan instrumen primer dalam penggerak roda perekonomian negara karena BBM menjadi variabel penentu harga kebutuhan pokok masyarakat. 

 

"BBM diperlukan dalam proses distribusi bahan pokok masyarakat sehingga apabila terjadi kenaikan harga BBM otomatis mengakibatkan gejolak ekonomi masyarakat secara keseluruhan di segala lini," kata Hafidz. 

 

Menurut Hafidz, kenaikan BBM bukan hal baru pada reim pemerintahan Jokowi. Terbaru pada 3 September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

 

"Kenaikan tersebut sangat mengejutkan masyarakat karena beberapa hari sebelumnya Presiden Jokowi berstatement di media bahwasannya tidak akan ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun 2022," terangnya. 

 

Pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi itu dengan dalih sebagai upaya pengamanan cadangan fiskal negara dan penggunaan APBN Tahun Anggaran 2022 di sektor subsidi bahan bakar migas. 

 

Sebagai gantinya, lanjut Hafidz pemerintah berdalih akan memberikan jaring pengaman ekonomi masyarakat dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta buruh dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh dengan upah di bawah 3,5 juta. 

 

Tapi faktanya, jaring pengaman ekonomi yang disiapkan pemerintah hanya bersifat temporer. Hal tersebut dikarenakan kenaikan harga bahan pokok dan laju inflasi meningkat lebih cepat dan tinggi sehingga tidak mampu tercover oleh jaring pengaman ekonomi yang telah disiapkan pemerintah. 

 

"Itu sama saja mengalihkan beban pemerintah kepada rakyat. Karena itu DPC GMNI Surabaya mengecam kenaikan harga BBM subsidi dan mengambil sikap untuk demonstrasi," tegas Hafidz. 

 

Senada, Iqbal Wakil ketua bidang politik DPC GMNI Jatim menegaskan bahwa tuntutan GMNI ada dua yakni menolak kenaikan harga BBM, efektifkan penggunaan pengalokasian APBN. Dan menolak kenaikan harga BBM, terapkan My Pertamina dan Instrumen lainnya sebagai Subsidi BBM tepat sasaran. 

 

Sementara itu wakil ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar didampingi sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat menemui massa aksi dan berjanji akan meneruskan aspirasi GMNI ke DPR RI melalui institusi DPRD Jatim. 

 

"Saya selaku wakil ketua DPRD Jatim bersama anggota Fraksi Partai Demokrat setuju menolak kenaikan harga BBM. Dan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI," tegas politikus Partai Demokrat di atas mobil komando massa aksi. 

 

Usai aspirasi diterima oleh pimpinan DPRD Jatim, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam wadah GMNI itupun berangsur-angsur menyudahi aksi dan membubarkan diri kembali ke tempat mereka masing-masing secara tertib dibawah pengamanan aparat kepolisian yang mengawasi jalannya aksi demo yang kondusif tersebut.