Masyarakat Nelayan Gresik Keluhkan Kelangkaan BBM dan Kesulitan Sandar

Masyarakat nelayan di wilayah Gresik utara khusunya di Dusun Sidorejo Desa Campurejo Kecamatan Panceng mengeluhkan kelangkaan BBM jenis solar untuk kebutuhan perahu sehingga mereka tidak bisa melaut untuk menangkap ikan.

Keluhan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik, H. Samwil, SH, SIP, MM saat menggelar serap aspirasi masyarakat pada reses III Tahun 2022, di Dusun Sidorejo, Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Kamis (20/10/2022).

Hasanudin salah satu nelayan mengatakan bahwa sejak pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, ketersediaan solar nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) maupun Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) semakin langka.

"SPBN maupun SPDN stoknya sering kosong sehingga terpaksa membeli di SPBU." katanya.

Nelayan Panceng, lanjut Hasanudin juga keluhkan hasil tangkapan ikan yang kian hari menyusut. Pasalnya, ekosistem di pesisir pantai utara sudah banyak yang rusak akibat pembangunan industri dan pelabuhan.

"Dulu mencari ikan tidak perlu jauh-jauh tapi sekarang harus ke tengah laut dan hasil tangkapannya tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Belum lagi hambatan dari cuaca seperti sekarang yang lagi musim ombak besar," keluhnya.

Ia berharap Pemprov Jatim membantu melakukan normalisasi atau pengerukan dermaga sandar untuk kapal-kapal nelayan.

"Kami sering kesulitan karena saat air laut surut kapal tidak bisa sandar ke dermaga karena dangkal. Akibatnya, hasil tangkapan ikan tidak bisa dijual dalam kondisi segar karena menunggu air pasang baru bisa bersandar," jelas Hasanudin.

Menanggapi keluhan masyarakat nelayan, H Samwil berjanji akan berkordinasi dengan pihak terkait supaya kebutuhan solar bagi nelayan tangkap bisa terpenuhi dengan baik.

"Ibu Gubernur Khofifah sudah mengintruksikan supaya ketersediaan BBM bagi nelayan terpenuhi dengan baik. Tapi realita di lapangan masih banyak kendala, sehingga perlu perhatian lebih serius dan dilakukan evaluasi," kata bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini.    

Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim itu juga akan kordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Perhubungan Jatim supaya memprioritaskan normalisasi dermaga kapal nelayan di Campurejo Panceng.

"Kebetulan DPRD lagi melakukan pembahasan APBD Jatim 2023, mudah-mudahan bisa diprioritaskan sehingga normalisasi kolam dermaga bisa dilakukan tahun depan," jelas politikus asal Pulau Bawean ini. 

Terkait kesulitan nelayan saat musim angin dan gelombang tinggi, Samwil juga berharap Pemprov Jatim bisa memberikan bantuan modal maupun pelatihan ketrampilan agar para nelayan bisa menekuni usaha lain ketika kondisi laut lagi tidak bersahabat.

"Jangan sampai mereka ini menganggur saat laut tidak bersahabat untuk mencari ikan. Nelayan bisa diberdayakan dengan usaha UMKM sehingga mereka masih memiliki penghasilan," pungkas alumnus Undar Jombang ini.