Walikota Surabaya Diminta Pengapusan PR Siswa SD-SMP Dikaji Ulang

Walikota Surabaya Eri Cahyadi diminta mengkaji ulang kebijakan yang akan membebaskan murid SD dan SMP dari pemberian Pekerjaan Rumah (PR) usai pulang sekolah. Mengingat penghapusan PR tidak akan membawa manfaat yang baik, tetapi bisa berdampak negatif bagi murid.
 
Anggota DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah menilai penghapusan PR mulai 10 November 2022 dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi proses belajar mengajar bagi siswa.
 
Murid akan lebih condong ke gadget, jika banyak waktu luang di rumah. Apalagi saat ini di gadget banyak dimasuki konten-konten yang negatif dan berdampak pada psikologi murid, jika tidak didampingi orang tuanya.
 
"Ya suatu kebijakan kan harus dikaji lebih awal. Kebijakan itu berdampak positif bagi anak didik atau tidak. Tentunya harus benar-benar diterapkan sesuai kebutuhan," katanya, Rabu (23/10/2022).
 
Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, seharusnya Pemkot Surabaya hanya mengurangi durasi PR bagi siswa SD-SMP. Bukan membebaskan dari PR selepas sekolah. Ia berharap dengan adanya PR yang tidak terlalu banyak tersebut, peserta didik akan belajar lebih giat lagi dan bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
 
"Masalah pekerjaan rumah PR untuk anak-anak itu memang durasinya padat sekali. Bahkan anak-anak tidak ada sosialisasi di masyarakat. Mungkin kebijakan ini tidak harus dihapus, tetapi durasinya dikurangi," pungkasnya.
 
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya akan membebaskan pekerjaan rumah atau PR. Bebas PR ini akan diterapkan untuk mengurangi beban tugas kepada pelajar SD dan SMP. Sehingga waktu belajar anak hanya di sekolah saja.
 
Pemkot dan Dispendik Surabaya akan membebaskan PR ini dihapus bertepatan Hari Pahlawan atau 10 November 2022 mendatang.
 
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penghapusan PR kepada siswa SD dan SMP dimulai 10 November 2022, tepat Hari Pahlawan. Ia meminta PR tidak boleh membebani siswa, karena pihaknya tengah mengedepankan proses pertumbuhan karakter siswa.
 
Dengan memberikan PR, maka siswa bisa mengulangi kembali materi pelajaran yang didapatnya dirumah. Agar proses belajar mengajar bisa berjalan maksimal dan bisa memicu siswa lebih giat lagi.
 
"Konteksnya hanya memicu saja. Memberi motivasi agar materi yang didapat di sekolah bisa diulang kembali dirumah," tambahnya.
 
Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim  khawatir, kalau PR itu dihapus, maka siswa SD-SMP akan mengalihkan waktu untuk kegiatan tidak produktif. Karena itu, orang tua harus mengawasi penuh anak anak dirumah, agar tidak banyak bermain ponsel karena banyaknya waktu luang.
 
"Harus lebih memperhatikan lagi. Karena apa ketika anak-anak tidak ada kegiatan lagi yang dikhawatirkan lagi tidak ada kontrol dari orang tua. Akhirnya perilaku anak lebih memilih handpone sebagai mainan daripada mengerjakan PR dari sekolah," pungkasnya.