Ekonomi Jatim Tahun 2023 Ditargetkan Tumbuh hingga 5,15 Persen

Ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh sebesar 3,45 persen hingga 5,15 persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menetapkan tujuh program prioritas pada Tahun 2023. Ketujuh program ini sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023. 

 

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim, Selasa (8/11/2022). Rapat paripurna ini, terkait dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jatim Tahun 2023.

 

Ketua Banggar DPRD Jatim, Kusnadi menyebutkan, pasca laporan komisi-komisi dapat dilaporkan bahwa ada kenaikan target Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2023. Kenaikan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp18,617 triliun, Pendapatan Transfer dari Pusat Rp10,654 triliun serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 27,132 miliar.

 

"Untuk itu Badan Anggaran akan menyampaikan perangkaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 pasca laporan komisi-komisi dan pasca pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur," kata Kusnadi dalam laporannya.

 

Kusnadi membeberkan, Pendapatan Daerah pada Raperda APBD Jatim TA 2023 diproyeksikan sebesar Rp 29,299 triliun. Pendapatan Daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

 

"Sedangkan Belanja Daerah pada  Rancangan APBD Jatim TA 2023 dialokasikan sebesar Rp30,570 triliun. Belanja Daerah akan dipergunakan untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal, yang dialokasikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," sebutnya.

 

"Melihat komposisi antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah maka Rancangan APBD Jatim TA 2023 diperkirakan defisit  Rp1,271 triliun, yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto," tambahnya.

 

Kemudian untuk Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD TA 2023, Kusnadi menyebut, diproyeksikan sebesar Rp1,271 triliun. Lalu, untuk penerimaan pembiayaan, berasal dari Perkiraan Silpa TA 2022 sebesar Rp1,908 triliun. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp636,882 miliar.

 

"Dengan demikian, terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp1,271 triliun yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan," paparnya.

 

Di akhir laporannya, Banggar berharap, setelah mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan disempurnakan bersama Tim Anggaran Pemprov dengan Banggar, maka pelaksanaan penyerapan Anggaran Tahun 2023 harus sudah bisa dimulai lebih awal. Yakni, dengan menyiapkan langkah-langkah berupa proses lelang dan sebagainya.

 

"Sehingga pada bulan Januari Tahun 2023 nanti, kita sudah bisa lakukan penyerapan Anggaran sesuai perencanaan," kata Kusnadi mengakhiri laporannya.