Komisi D Harap APBD Jatim 2023 Perhatikan Bidang Infrastruktur

Komisi bidang Pembangunan DPRD Jatim merekomendasikan kepada Pemprov Jatim segera melakukan audit utility (daya tahan, kekuatan dan keselamatan) pada kontruksi bangunan jembatan, tebing jalan (plengsengan), tebing sungai dan saluran irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. 

 

Hal ini perlu segera dilakukan, mengingat ada tren kenaikan dampak kebencanaan hidrometrologi di berbagai daerah di Jatim sehingga banyak infrastruktur fasilitas umum yang rusak sehingga dapat mengganggu kondisivitas Jatim. 

 

"Ada tren kenaikan dampak bencana karena itu kami rekomendasikan Pemprov Jatim melaksanakan audit konstruksi kesipilan, terutama memeriksa jembatan, jalan, tebing jalan, tebing sungai dan saluran irigasi," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Moh Ashari saat membacakan laporan komisi terhadap Raperda APBD Jatim 2023, Kamis (3/11/2022).

 

Ironisnya, kata politikus Partai NasDem, OPD terkait infrastruktur yang menjadi mitra kerja Komisi D seperti Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan pada R-APBD Jatim 2023 alokasi anggarannya turun drastis sehingga dikhawatirkan tanggap darurat dan kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi tidak maksimal.

 

Padahal sesuai amanat UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah perlu memasukkan  penanggulangan bencana pada perencanaan pembangunan daerah.

 

"Oleh karena itu kami berharap mitra Komisi D yang menangani infrastruktur  anggarannya ditambah karena selama Pandemi Covid-19 pembiayaan program infrastruktur banyak terkena refocusing. Hal ini juga sejalan dengan progam Jatim Akses dan Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya," tegas Ashari.

 

Ia menjelaskan dalam R-APBD Jatim 2023, Dinas PU Bina Marga mendapat pagu anggaran Rp.1.096 triliun dibanding P-APBD 2022 turun hingga 17,11 persen. Padahal kondisi jalan provinsi 40 persen sudah tidak memenuhi kelayakan teknis  akibat minimnya pemeliharaan ditambah dampak bencana.

 

"Karena itu kami merekomendasikan peningkatan kemantapan jalan dengan kategori baik menjadi lebih panjang serta audit kontruksi jembatan untuk mendukung program Jatim Akses supaya roda perekonomian di Jatim tetap lancar," kata Ashari.

 

Begitu juga Dinas Perhubungan Jatim pada R-APBD 2023 hanya mendapat alokasi sebesar Rp.279,008 miliar atau merosot 33,3 persen dibanding P-APBD 2022. Padahal Komisi D merekomendasikan agar semakin banyak pelabuhan regional yang bisa dikelola Pemprov.

 

Misal, pelabuhan Jangkar dan Panarukan di Situbondo, pelabuhan Giliraja di Sumenep, pelabuhan di Gili Mandangin Sampang, serta Pelabuhan Prigi Trenggalek yang bisa menjadi alternatif tol laut jalur Lembar-Paciran-Jangkar-Prigi. 

 

Khusus menyangkut Bus Trans Jatim, Komisi D juga mendukung dikembangkan koridor II yang rencana trayeknya Surabaya-Mojokerto. 

 

"Tentu sebelumnya harus melalui kajian kelayakan terlebih dulu. Dan tolong para sopir angkutan umum yang telrdampak adanya trayek baru Bus Trans Jatim koridor II bisa direkrut supaya tidak kehilangan pekerjaan," harap Ashari.    

  

Kemudian untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam R-APBD 2023 alokasi anggarannya terjadi penyusutan hingga 36,43 persen dibanding P-APBD 2022. Padahal, bencana hidrometrologi banyak merusak saluran irigasi sehingga butuh perbaikan yang tentunya membutuhkan anggaran.

 

Seringnya banjir bandang dan tanah longsor dari wilayah perbukitan itu akibat hulunya berubah fungsi dari tanaman jadi menjadi jagung dan lainnya. Selain itu adanya penambangan ilegal yang dibiarkan. 

 

"Komisi D merekomendasikan Dinas SDA Jatim meningkatkan kinerja audit pelngsengan sungai pada 7 wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi sehingga longsor sungai bisa dicegah dan luapan sungai bisa dicegah," pungkas  Ashari.