Fraksi NasDem Minta IDI juga Perjuangkan Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Ketua F-NasDem DPRD Jatim, Suyatni Priasmoro meminta agar kerjasama tidak hanya menyangkut kepentingan organisasi profesi kesehatan saja. Tetapi diharapkan semakin terbuka dalam kerjasama untuk memperjuangkan hal-hal aspek-aspek lain yang menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat pada umumnya.

"Katakan ada draf RUU Kefarmasian ,dan RUU Pengawasan obat dan makanan," ujarnya.

Suyatni menilai IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya perlu kerjasama dengan elemen lainnya DPRD, DPR RI untuk mengawal RUU Kefarmasian dan RUU Pengawasan obat dan makanan. Dengan begitu, prosesnya tidak dibajak oleh cukong yang hanya memikirkan bisnisnya saja yang bisa mengabaikan atau menciderai kepentingan prinsip dasar perlindungan kesehatan.

"Kita harus kawal dan awasi untuk bekerja dengan kami. Kami akan meneruskan aspirasi ke banleg DPR RI melalui Wakil Ketua Banleg Willy Aditya dapil  Madura," tambahnya.

Suyatni mengungkapkan dirinya mendapat penjelasan dari Willy Aditya bahwa posisi RUU Kesehatan Omnibus Law masih berupa draf usulan DPR RI dan belum masuk Prolegnas. Kalau draf disahkan menjadi RUU dan masuk Prolegnas, maka akan dibahas oleh DPR dengan pemerintah bersama sama dengan elemen masyarakat. Termasuk IDI dan organisasi profesi lainnya di bidang kesehatan.

"Semua bisa memberi konsep, masukan materi muatan yang lebih penting untuk menghilangkan atau memperbaiki kelemahan kelemahan materi muatan yang menjadi perdebatan dan kontroversial," pungkasnya.

Suyatni mengungkapkan bahwa sesungguhnya tahapan RUU menjadi undang-undang masih sangat jauh. Mulai dari pengesahan masuk Prolegnas, pembahasan yang menyebabkan perdebatan panjang, lalu dibawa ke paripurna DPR RI.

"Bisa disahkan satu tahun, atau dua tahun bisa gak. Tahapannya masih panjang," terangnya.

Fraksi NasDem sangat mendukung aksi dan hal-hal yang diperjuangkan oleh IDI Jatim dan organisasi profesi kesehatan lainnya. Mereka berjuang penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law karena banyak kelemahan yang dapat merugikan Nakes Indonesia.

"Intinya kami setuju dan sepakat dengan IDI dan organisasi profesi lain di bidang kesehatan terus berkolaborasi dan bekerjasama memperjuangkan hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan nakes," paparnya.

Suyatni menilai aspirasi yang disampaikan IDI menjadi pembelajaran bagi demokrasi. Jika dipandang tidak baik, konsep konsep yang dianggap tidak tepat, maka bisa disuarakan di parlemen. Baik ditingkat daerah maupun nasional. "Ini akan menjadi masukan yang sehat dan tidak ditempu dengan cara-cara kurang produktif," terangnya.

Politisi asal dapil Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo itu membeberkan bahwa dalam draf memang ada muatan yang salah satunya yang dipandang ada unsur liberalisasi dalam rekrutmen tenaga dokter dan pengawasan tenaga dokter. Dimana rumah sakit yang butuh dokter asing diperbolehkan rekrutmen tanpa melibatkan IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya.

Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur menggeruduk Gedung DPRD Jatim. Mereka menyuarakan aspirasinya yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.

Kedatangan ratusan tenaga medis itu ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah anggota. Diantaranya, dua orang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah.

Kemudian Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih dan dua orang anggota yakni Hadi Dediyansah serta Mathur Husyairi. Selain itu, turut hadir anggota DPRD Jatim lainnya, Freddy Poernomo, Ahmad Iwan Zunaih dan Muzammil Syafii.

Para nakes gelisah jika RUU Kesehatan Omnibus Law telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI. sehingga menyampaikan penolakan saat audiensi dengan  DPRD Jatim.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) Dr dr Sutrisno SpOG(K) menyayangkan organisasinya tidak dilibatkan saat pembahasan naskah akademik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law.

IDI justru baru mengetahui draft RUU ketika melihat internet. Sutrisno menilai isi draf RUU luar biasa karena banyak koreksinya.

"Pasal demi pasal kami analisis memang luar biasa penuh koreksi," katanya, Senin 28 November 2022.

Sutrisno lantas memberi contoh terkait profesi yang dikesampingkan dalam draft tersebut. Padahal untuk menjaga integritas dan etik sangat penting bagi dokter, perawat dan seluruh nakes.

"Kalau seorang pelayan kesehatan tidak punya etik, sungguh berbahaya," tegasnya.