Jatim Layak Tetapkan Darurat Karhutla, Dewanti Rumpoko Ungkap Alasannya

SURABAYA — Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang disebut telah berdampak pada area sekitar 176 hektare, mengundang keprihatinan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko.

Dewanti menilai kondisi tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk mempertimbangkan penetapan status kedaruratan karhutla guna memperkuat penanganan dan mitigasi.

"Dengan adanya peristiwa di TNBTS, ini menjadi pijakan Pemprov untuk menetapkan sekarang ini darurat karhutla," ungkap Dewanti, Minggu (09/08/2026).

Karhutla TNBTS Meluas, Mitigasi Diminta Diperkuat

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti kebakaran di kawasan TNBTS yang terus meluas akibat kondisi vegetasi kering dan tiupan angin kencang.

Mantan Wali Kota Batu itu menilai kondisi tersebut membutuhkan pengerahan sumber daya penanganan yang memadai agar kebakaran tidak semakin meluas.

"Vegetasi dan sabana yang mengering mempercepat perambatan api sehingga membutuhkan pengerahan sumber daya besar seperti helikopter water bombing dan teknologi modifikasi cuaca," terangnya.

Kebakaran di kawasan TNBTS dilaporkan mulai terjadi pada Senin (03/08/2026). Berdasarkan data Balai Besar TNBTS yang dicantumkan dalam naskah sumber, luas area terdampak pada awal kejadian sekitar 7,9 hektare, kemudian berkembang menjadi 44 hektare, 51 hektare, hingga sekitar 176 hektare pada Jumat (07/08/2026) malam.

Sebagian besar kawasan yang disebut terdampak kebakaran berada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya meminta Pemprov Jatim mempercepat mitigasi menyusul meluasnya kebakaran hutan di kawasan Bromo, termasuk melalui koordinasi lintas instansi untuk mencegah dampak yang semakin luas

Dewanti Minta Keselamatan Publik Diprioritaskan

Selain memperkuat upaya pemadaman, Dewanti meminta keselamatan masyarakat dan wisatawan menjadi prioritas selama kebakaran masih berlangsung.

Ia mendorong pemerintah dan pengelola kawasan mengambil langkah pembatasan hingga penutupan akses wisata apabila kondisi kebakaran dinilai membahayakan pengunjung.

Dewanti secara khusus meminta akses wisata dari arah Malang, Lumajang, dan Probolinggo ditutup selama kondisi belum memungkinkan untuk menjamin keselamatan pengunjung.

"Harus ditutup total sebagai antisipasi hal-hal yang tidak terduga yang merugikan publik," tegasnya.

Menurut Dewanti, langkah antisipatif diperlukan mengingat kondisi cuaca dan angin dapat memengaruhi pergerakan api sehingga keselamatan publik tidak boleh dikompromikan.

Risiko Karhutla Telah Menjadi Perhatian DPRD Jatim

Ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau sebelumnya juga telah menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur.

Kondisi vegetasi yang mengering, berkurangnya curah hujan, serta kekeringan di sejumlah wilayah dinilai meningkatkan kerawanan kebakaran sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Baca Selengkapnya: DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah mengingatkan risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026 serta mendorong kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla

Kekeringan Perlu Diantisipasi Bersamaan dengan Karhutla

Ancaman karhutla juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Karena itu, mitigasi karhutla perlu dilakukan secara terintegrasi dengan penanganan kekeringan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi pemerintah daerah dengan instansi pengelola kawasan hutan.

Baca Selengkapnya: Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur disebut telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. DPRD Jatim mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan penanganan darurat, tetapi juga memperkuat mitigasi dan solusi jangka panjang

Dewanti berharap meluasnya kebakaran di kawasan TNBTS menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan wisatawan menjadi prioritas.